Diduga Ilegal, Panti Rehabilitasi Narkoba Langkat Jadi Viral

Pada Selasa malam, (18/1/2022). Bupati nonaktif Langkat, Sumatra Utara. Terbit Rencana Perangin Angin (TRPA), terkena Oprasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  di sebuah kedai kopi Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara (Sumut), dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 786 juta. 

" Penangkapan itu dilakukan tim KPK, terkait adanya laporan warga setempat, atas adanya dugaan pemberian uang suap kepada penyelenggara negara. Dari pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut)," jelas Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada awak media di Gedung Merah Putih, Jakarta. Kamis kemarin, 20 Januari 2022.   

Setelah dilakukan penangkapan TRPA bersama 4 orang lainnya yang terkena OTT itu, 1. Muara Perangin-Angin, 2. Marcos Surya Abdi, 3. Shuhanda Citra, dan 4. Isfi Syahfitra, diamankan ke Polres Binjai, Sumut. Setelah selesai pemeriksaan, para terduga dibawa ke gedung Merah Putih KPK Jakarta. 

Sejak 19 Januari 2022, hingga tanggal 7 Februari 2022 ke 5 terduga yang telah ditetapkan jadi tersangka, ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK. Menurut Nurul Ghufron, TRPA bersama Shuhanda Citra, ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Muara Perangin-Angin, di Rutan KPK Gedung Merah Putih, dan Marcos Surya Abdi ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat. Isfi Syahfitra ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur, Sedangkan Iskandar PA masih dipriksa di Polres Binjai, Sumut. Guna pemeriksaan lebih lanjut.  

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron juga mengatakan bahwa. Pada saat Tim KPK melakukan penggeledahan, ada menemukan rumah tahanan di halaman Rumah Pribadinya TRPA, Bupati Langkat, di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala. " Sejumlah Pria terlihat ada dalam kerangkeng tersebut. Menurut pengakuan orang yang didalam kerangkeng itu, kepada Tim KPK, mereka sebagai pekerja di kebun Kelapa Sawit milik TRPA," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Rabu (26/1).  

Hingga saat ini, masalah kerangkeng rumah tahanan di pekarangan rumah Bupati Langkat itu jadi Viral, hingga dilakukan Penelitian oleh Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah. Kemudian mengadukannya ke Komisi Nasional (Komnas) Hak Azazi Manisia ( HAM). Setelah diteliti, Komanas HAM meminta aparat Polda Sumut untuk menetapkan states kerangkeng yang ada dipekarangan rumah TRPA itu Legal untuk pengobatan, rawat inap pasien Narkoba, atau ilegal?.      

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi secara tegas menyatakan, tempat praktek pengobatan, rawat inap pasien Narkoba itu tidak memiliki izin dari BNN. Karenanya pada Senin (24/1), Polda Sumut dan BNN mencoba mengevakuasi para pasien ke tempat yang lebih baik. Tetapi niat itu dihalangi oleh keluarga pasien, dan keluarga pasien lebih memilih untuk membawa keluarganya pulang ke rumah masing-masing.  

Sementara itu, Staf Khusus Mendagri. Kastorius Sinaga mengatakan, temuan kerangkeng di rumah pribadi Bupati Langkat itu merupakan persoalan serius, dan memprihatinkan. Perlu ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum, sesuai aturan yang berlaku. " Peristiwa ini merupakan masalah spesifik, tidak boleh digeneralisasi ke daerah lain," kata Kastorius Sinaga.  

Untuk itu, Kastorius Sinaga juga menghimbau Ditjen Otda dan Itjen Kemendagri untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan secara berjenjang, kepada Gubernur, selaku Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Daerah, harus melakukan Pembinaan Pengawasan (Binwas) kepada  semua bupati dan wali kota yang berada di daerahnya. 

Kepala pusat penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irawan juga menyatakan, Kemendagri mendukung aparat kepolisian yang sedang melakukan proses hukum, guna pengusutan dalam kasus ini. " Ya, saat ini aparat penegak hukum sudah terjun langsung menindaklanjuti permasalahan dugaan adanya kerangkeng manusia di kawasan kediaman Bupati Langkat nonaktif, " kata Benni Irawan. 

Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pusat Studi Migrasi Migrant Care (PSMMC)  di penjara modern, milik TRPA. Patut diduga telah melanggar Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang. Jelas bertentangan dengan HAM. Anis Hidayah juga mencontohkan. Mereka yang diperbudakkan itu dipekerjakan di kebun kelapa sawitnya, selama 10 jam, dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore.   

Selain itu, para tahanan di penjara milik TRPA dipekerjakan, dengan tidak diberi pembayaran upah, kalaupun cara kerjanya dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak TRPA, maka pekerja itu sering menerima penyiksaan, dipukuli sampai lebam-lebam dan sebagian mengalami luka-luka, jelas Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah kepada awak media.   

Menurut Anggota Komisi III DPR- RI dari Fraksi NasDem, Taufik Basari (Tobas) menyatakan, " Tidak dibenarkan oleh siapa pun, termasuk pejabat pemerintahan, menaruh seseorang dalam sebuah tempat, seperti kerangkeng/sel penjara, dan memperlakukannya secara tidak manusiawi. Karena dianggap merampas kemerdekaan orang lain. Terkecuali dalam rangka penegakan hukum, berdasarkan  pelaksanaan putusan pengadilan, sesuai aturan perundang-undangan dan harus dilaksanakan dengan standar HAM," ucap Taufik Basari.  

Berdasarkan keterangan dari keluarga TRPA, panti rehabilitasi narkoba itu sudah dibangun sejak 10 tahun yang lalu. Sejak TRPA menjadi Bupati Langkat, pada tahun 2019, panti tersebut ditangani oleh istrinya TRPA (Tiorita, Boru Surbakti), yang juga sebagai Ketua PKK di Kabupaten Langkat. Untuk pelayanan rehabilitasi terhadap pasien narkoba itu, Tiorita bekerja sama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Langkat. Setelah pasien dianggap sembuh, mereka dipekerjakan di lahan sawit milik TRPA.  

Menurut keterangan dari keluarga TRPA, para pasien yang datang berobat, untuk direhabilitasi ditempatnya itu, atas serahan dari keluarga pasien itu sendiri. Selain itu, para pasien yang datang berobat, ataupun direhabilitasi nginap di Panti milik TRPA, tidak dikenakan pungutan biaya apapu. Bahkan, untuk tiga kali makan pasien rehabilitasi narkoba, hingga biaya pengobatannya ditanggung oleh pihak TRPA.     

Sebagaimana dikatakan dan diakui oleh Ibu Serehta, Boru Surbakti dan Ibu Meliala, warga Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, yang juga sebagai pengurus di panti rehabilitasi narkoba milik TRPA, meminta dan memohon agar pemerintah tetap mengizinkan panti rehabilitasi tersebut tetap beroprasi dan dipertahankan, tidak dihapus.

Alasannya karena, dalam pelayanan yang dilakukan oleh panti rehabilitasi narkoba milik TRPA, terhadap pasiennya dinilai cukup manusiawi. Dicontohkan pada pelayanan untuk makan, para pasien diberikan makanan yang layak, 3 kali dalam satu hari, pagi, siang dan sore. Demikian untuk perawatan medis, pasien mendapatkan 2 kali pemeriksaan kesehatan dari dokter Puskesmas Kecamatan Kuala, dalam satu minggunya.

Lebih jauh Ibu Serehta dan Ibu Meliala Rabu kemarin, (25/1) menyatakan bahwa, warga Kabupaten Langkat merasa sangat terbantu. Dengan adanya Panti rehabilitasi narkoba milik TRPA, karena banyak pecandu narkoba yang dirawat di tempat ini berhasil sembuh total, atau terbebas dari kecanduan narkoba," ujarnya.  

Berdasarkan data yang dihimpun penulis mengungkapkan bahwa, jumlah tempat pelayanan rehabilitasi narkoba di Indonesia sebanyak 555 untuk rawat jalan, keberadaannya di 34 Provinsi. Untuk rawat inap, ada 107 lokasi, terletak di 33 Provinsi. Khusus untuk di Provinsi Sumatra Utara, tempat rawat jalan rehabilitasi narkoba terdapat di 14 RSU dan 2 Puskesmas, 1. Puskesmas Padang Bulan Kota Medan, 2. Puskesmas Teladan, Kota Medan. Serta 18 RSUD.

Untuk Pasien rawat inap di Provinsi Sumut, terdapat pada 6 lokasi, 1. Lapas Klas III Narkotika di Langkat, 2. Lapas Klas IIA Narkotika di Pematang Siantar, 3. Lapas Klas IIA Narkotika Wanita di Medan, 4. Lapas Klas IIA Narkotika di Lubuk Pakam, 5. Sekolah Polisi Negara (SPN) di Sampali Sumut, 6. Rindam di Bukit Barisan. Demikian keterangan dari berbagai sumber yang dirangkum penulis (Djohan Chaniago, wartawan Freelancer).