Selama 2 kali hajatan Pilpres bersaing dengan Jokowi, isu Prabowo 'gagal' dalam karier militer dan stigma 'pelanggar HAM' selalu disematkan kepadanya. Dua isu ini tenggelam ketika Pilpres berlalu, kemudian dimasukan lagi ke wajan, dihangatkan, digoreng, dan disajikan kepada publik ketika hajatan pilpres diikuti lagi oleh Prabowo.
Pilpres telah usai, Jokowi-Maaruf Amin telah dilantik dan resmi memimpin Indonesia. Uniknya, isu bahwa Prabowo pelanggar HAM dan dianggap gagal dalam karier militer karena diberhentikan secara tidak terhormat pada masa lalu bukan hanya lenyap dari percakapan warga, tetapi MALAH DITERTAWAKAN oleh Presiden Jokowi dengan mengangkatnya sebagai MENTERI PERTAHANAN.
Mengapa harus MENHAN dan bukan yang lain? Ada banyak jawaban yang diberikan. Salah satunya penjelasan Jokowi sendiri ketika pengumuman resmi di beranda istana: Prabowo paham akan bidang ini.Â
Terlepas dari apapun penjelasan yang diberikan, sebuah pertanyaan patut diajukan: "Bukankah jabatan ini justru menjadi 'simbol' yang mengingatkan publik akan isu 'kegagalannya' dalam karier militer dan 'dituding' pelanggar HAM masa lalu yang selalu menjadi gorengan politisi ketika Prabowo mengikuti kontestasi pemilihan presiden maupun wapres?Â
Apakah Jokowi sengaja membrikan kepercayaan kepada Prabowo untuk menangani bidang Pertahanan karena bidang ini yang paling diserangnya dalam perdebatan pra pilpres kemarin? Di mana Jokowi memberikan ujian sekaligus peluang kepada Prabowo untuk membuktikan kritikannya dalam tindakan konkret? Seolah-olah  mau mengatakab: silahkan bapak buktikan kritikan bapak dalam memperkuat pertahanan Indonesia?Â
Apakah Jokowi  tidak mau mendengarkan suara-suara semasa kontestasi  tentang latar belakang Prabowo yang punya stigma masa lalu sebagai 'tentara gagal' dan dituding 'pelanggar HAM?' Abainya  Jokowi terhadap isu miring dan kampanye negatif tentang rivalnya, membuat lidah Jokowi pun seakan kelu untuk menyinggung tentang persoalan HAM masa lalu dalam sambutan kenegaraan pada saat pelantikan. Ini juga yang menjadi sorotan media internasional.
Jika demikian, bisa dihipotesakan bahwa Jabatan MENHAN adalah langkah politik yang 'terpaksa'ditempuh oleh Prabowo untuk membersihkan nama dan citra dirinya yang senantiasa digoreng sebagai 'tentara gagal' dan 'pelanggar HAM'.Â
Di mana suara kritis Andian Napitupulu dan Bang Budiman Sujatmiko, mantan aktivis 98 dan selama ini selalu bersuara lantang tentang beban masa lalu Prabowo ketika Presiden Jokowi malah mengangkat Prabowo sebagai MENHAN? Ketika masa kampanye, kalian berdua begitu vokal menyoroti hal ini. Sekarang kalian diam!
Jika Prabowo maju lagi untuk bertarung pada PILPRES 2024, jangan berharap jualan kalian para politisi bakalan laku. Karena bagi kalian, politik hanyalah urusan KEKUASAAN, TIDAK LEBIH DAN TIDAK KURANG! Â Saya pastikan juga jualan gorengan kalian tentang HAM tidak akan laku lagi jika jualan itu hanya dijadikan alat menuju kemenangan kekuasaan.
Jika Prabowo maju lagi sebagai capres pada 2024: adakah yang masih mau menggoreng isu bahwa Prabowo tentara gagal dan pelanggar HAM masa lalu?
