Itulah KPK kita, yang betapapun sekian banyak langkah penegakan hukumnya ada unsur politik tetapi itu semua tak bisa dikritik karena ketika sudah diputuskan KPK semua harus mengakui tak ada kesalahan meskipun setitik.
"Maha benar" KPK dengan berbagai langkah janggalnya karena betapapun tak wajar tetap akan dianggap sebagai kebenaran. Dengan label dan citra "maha benar" dan "maha suci" yang terus dikelola, siapa yang bisa menghadang ketia ia menepuk dada sambil mengatakan:
Merefisi UU KPK adalah upaya Membunuh Pemberantasan korupsi.
Pro Revisi UU KPK = Pendukung Koruptor.Â
Presiden Mengkhianati Reformasi karena setujuk RUU KPK
Lolosnya Salah Satu Capim KPK adalah Kuburan Pemberantasan Korupsi
Dan masih banyal istilah lain..., yang diksinya merepresentasikan sebagai wakil kebenaran dan wakil kesucian.
Bukankah suatu kemunduran, dan juga ketidakberadaban, ketika suatu lembaga, atau siapapun itu yang dengan kepongahannya berani menepuk dada mengklaim sebagai aktor dan pelaku kebenaran?
 Tapi apa boleh dikata, dengan labelndan citra "maha benar" dan "maha suci" yang sudah didoktrin oleh kelompok mapan di dalamnya yang terusik oleh upaya perubahan dan pembenahan, maka manuver politik pun akan dengan mudah dicarikan dalilnya sehingga dicitrakan seolah itu perjuangan untuk penyelamatan.
 Sementata kalian, iya kalian, yang dengan berbagai argumentasinya, bahwa seleksi capim KPK dan juga revisi UU KPK untuk penguatan dan pembenahan, termasuk juga Presiden Jokowi,  tebalkan hati karena hantaman opini akan ditembakkan dengan narasi pengkhianai negeri dan mengubur pemberantasan korupsi.Â
Hidupnya negeri ini masih jauh dari hitungan hari. Jangan lah seolah hanya soal capim KPK dan UU yang direvisi didramatisir seolah tragedi. Hidup perlu dinamika dan dialektika untuk instrospeksi.Â
