Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah berani dan sarat makna politik di tengah gejolak Asia Tenggara yang meningkat tajam dengan memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti bagi 1.116 terpidana, termasuk Hasto Kristiyanto.
Kebijakan ini bukan sekadar produk hukum, melainkan sebuah penanda perubahan dalam strategi politik kekuasaan dan rekonsiliasi nasional.
Dalam potret yang lebih luas, langkah ini tidak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik Asia Tenggara yang sedang bergejolak menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.
Abolisi untuk Tom Lembong menandai keputusan kontroversial, mengingat putusan pengadilan yang menyatakan dirinya terbukti bersalah dalam kasus korupsi impor gula.
Meski ada pembelaan bahwa tindakannya merupakan diskresi demi stabilisasi harga pangan nasional atas perintah presiden sebelumnya.
Amnesti bagi Hasto Kristiyanto dan 1.116 terpidana lainnya memperlihatkan upaya Prabowo untuk merangkul pihak-pihak di luar lingkaran koalisi pemerintah.
Dari sudut pandang politik, amnesti ini dapat dibaca sebagai upaya menggandeng elemen-elemen yang selama ini bersikap oposisi atau kritis terhadap pemerintah untuk menjaga stabilitas politik.
Selain pujian atas langkah berani presiden ini, sebagian kalangan mengkritisi keputusan ini juga berisiko dipersepsikan sebagai bentuk kompromi politik yang membawa dampak pada penegakan hukum.
Gejolak Politik Regional dan Dinamika ASEAN
Asia Tenggara tengah menghadapi situasi yang kompleks:
- Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja memanas lagi dalam beberapa bulan terakhir meski telah diupayakan gencatan senjata.
- Myanmar masih dilanda perang saudara dan krisis politik yang semakin parah dengan keterlibatan kekuatan eksternal seperti Cina, membuat efektivitas solusi regional lewat ASEAN jadi terbatas.
- Ketegangan geopolitik di Laut Cina Selatan terus meningkat, terutama setelah Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat, yang mendorong negara-negara ASEAN makin berhati-hati dalam bersikap.
- Isu pengangguran, resesi ekonomi, dan ketimpangan akibat dampak lanjutan dari pandemi serta perubahan iklim kian memperburuk stabilitas sosial-ekonomi kawasan.
