Kebijakan makan bergizi gratis, terutama untuk anak sekolah dan kelompok rentan, telah menjadi sorotan global sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kesenjangan sosial.Â
Namun, di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang menipis, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan besar.Â
Artikel ini mengulas bagaimana kebijakan makan bergizi gratis dapat diintegrasikan dengan strategi pengelolaan anggaran yang efektif, tanpa mengorbankan tujuan utamanya.Â
Apakah efisiensi anggaran menjadi satu-satunya solusi, atau ada alternatif lain yang dapat mengurangi beban fiskal?
Makan Bergizi Gratis: Investasi Jangka Panjang
Program MBG merupakan langkah strategis untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting yang masih menjadi isu serius di Indonesia.
Dengan target awal mencakup anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui, program ini diharapkan dapat meningkatkan status gizi dan kualitas Pendidikan.
Studi oleh Gundersen et al. (2012) dalam Journal of Nutrition menunjukkan bahwa program makan bergizi gratis berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesehatan, produktivitas, dan kemampuan kognitif, terutama pada anak-anak.Â
Di Indonesia, program serupa dapat menjadi instrumen penting untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam pengentasan kelaparan dan peningkatan kualitas pendidikan.
Untuk diketahui bahwa prevalensi stunting pada anak di Indonesia tetap tinggi selama dekade terakhir, dan di tingkat nasional sekitar 37 persen (Beal, T., et al., 2018).
