Pertamina dan Skandal Migas, Bisakah Kepercayaan Publik Pulih?

Mengusut seluruh pihak yang terlibat, termasuk perusahaan-perusahaan yang diduga mendapat keuntungan dari impor minyak dengan harga tinggi.

Meningkatkan transparansi dalam tata kelola migas, termasuk membuka akses informasi kepada publik terkait uji kualitas BBM.

Mereformasi sistem subsidi BBM, agar lebih tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi.

Mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, agar aset-aset hasil korupsi dapat segera dikembalikan ke negara.

Kasus dugaan megakorupsi dalam tata kelola minyak ini menjadi ujian besar bagi pemerintah dan lembaga hukum dalam menegakkan keadilan. Dengan skala kerugian negara yang begitu besar, masyarakat berhak mendapatkan transparansi penuh dan proses hukum yang akuntabel. 

Jika tidak diselesaikan dengan baik, kasus ini akan semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah dan BUMN. Oleh karena itu, kita harus terus mengawal perkembangan kasus ini, memastikan tidak ada aktor yang luput dari pertanggungjawaban, serta mendorong reformasi menyeluruh dalam tata kelola migas agar tidak terulang di masa mendatang.