Pertamina dan Skandal Migas, Bisakah Kepercayaan Publik Pulih?

Senada dengan itu, Sugeng Teguh Santoso dari Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan bahwa tanggung jawab hukum seharusnya tidak hanya ditimpakan pada individu di tingkat operasional, tetapi juga kepada pihak yang memiliki kewenangan strategis di masa tersebut. Subholding Pertamina baru muncul pada 2021, sehingga perlu ditelusuri tanggung jawab direksi pada periode yang bersangkutan.

Bagi masyarakat umum, penyelesaian kasus ini harus menjadi momentum untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jika benar ada keterlibatan 79 perusahaan dalam impor minyak, maka semua pihak yang terlibat harus diperiksa tanpa terkecuali. Penegakan hukum yang tebang pilih hanya akan merusak kredibilitas aparat penegak hukum di mata publik.

Bisakah Pulih Citra Pertamina dan Kepercayaan Publik?

Dokumentasi Pribadi (1.4)

Pada sesi diskusi kedua, isu pencampuran BBM atau "oplosan BBM" menjadi perbincangan utama. Tri Yuswidjajanto Zaenuri, ahli konversi energi ITB, menyatakan bahwa dalam bisnis bahan bakar, selalu ada mekanisme pengawasan dan pengujian kualitas. 

Ia menegaskan bahwa sejak isu ini mencuat, belum ditemukan bukti kuat bahwa oplosan BBM benar-benar terjadi. Namun, dampak isu ini terhadap kepercayaan masyarakat sangat besar. Banyak pengguna yang merasa konsumsi BBM mereka lebih boros dibanding sebelumnya, meskipun dari sisi teknis, perbedaan tersebut lebih disebabkan oleh kenaikan harga BBM.

Sementara itu, Abra Talattov dari INDEF menyoroti dampak ekonomi dari kasus ini. Sejak mencuatnya isu ini, penjualan Pertamina mengalami penurunan sebesar 15% dalam dua minggu pertama. Abra mengkritisi lambannya respons pemerintah dalam memberikan klarifikasi. Menurutnya, tidak cukup hanya Pertamina yang berbicara, tetapi juga Kementerian ESDM dan BUMN harus berperan aktif dalam menjaga kepercayaan publik.

Sebagai masyarakat, kita tentu tidak ingin kualitas BBM yang kita gunakan menurun atau bahkan merugikan kendaraan kita. Oleh karena itu, transparansi dalam uji kualitas BBM harus lebih diperketat, dengan melibatkan lembaga independen agar hasilnya lebih kredibel dan tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.

Transparansi dan Reformasi Tata Kelola Migas, Harapannya Seluruh Pihak Mengambil Langkah

Dari berbagai perspektif yang disampaikan dalam acara ini, ada beberapa langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan kasus ini dengan tuntas:

1. Memastikan penegakan hukum yang transparan dan tanpa intervensi politik, sehingga tidak ada pihak yang dikorbankan hanya demi kepentingan tertentu.

2.