Walau masih jauh dari era emas KPK, tren 2025 menunjukkan arah yang lebih baik.
Koordinasi antarpenegak hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian) mulai solid di bawah kendali Menko Polhukam.
Namun, tantangannya tetap besar:
penindakan memang meningkat, tapi pencegahan korupsi struktural belum kuat.
Birokrasi masih berbelit, dan budaya gratifikasi belum terkikis.
Kesimpulannya: pemberantasan korupsi sudah mulai bergerak ke arah benar, tapi masih tahap "pemulihan," belum "revolusi."
8. Reformasi Birokrasi: Setengah Jalan
Digitalisasi pemerintahan (SPBE) mulai terintegrasi.
Beberapa layanan publik --- izin usaha, kependudukan, perpajakan --- kini bisa diakses online secara cepat.
Tingkat kepuasan publik terhadap layanan administratif naik menurut survei Litbang Kompas.
Namun, resistensi di tingkat daerah masih kuat.
Banyak pejabat belum siap meninggalkan cara manual.
Hasilnya: reformasi hanya terasa di pusat, belum sampai ke kabupaten dan kota.
9. Komunikasi Publik: Lemah di Era Digital
Kelemahan utama pemerintahan ini adalah komunikasi politik.
Kebijakan besar sering diumumkan tanpa penjelasan teknis.
Contohnya, kebijakan pajak kendaraan listrik dan pembatasan BBM bersubsidi --- diumumkan di media sosial tanpa pedoman resmi, menimbulkan kebingungan.
Publik menilai gaya komunikasi Prabowo terlalu formal dan berjarak.
Padahal, kecepatan informasi hari ini menuntut pemerintah lebih terbuka dan responsif.
Banyak kritik keras justru muncul karena kekosongan penjelasan, bukan isi kebijakannya.
10. Hubungan Luar Negeri: Aman, Tapi Belum Visioner
