Hanya Orang Kaya yang Bisa Duduk di DPR.
Bila tanpa gaji, maka jabatan legislatif berpotensi didominasi oleh kalangan elite ekonomi yang memang tidak membutuhkan penghasilan tambahan. Hal ini bisa menciptakan kesenjangan representasi: rakyat kecil makin sulit terwakili.
Sistem Demokrasi Bisa Terganggu.
Demokrasi idealnya memberi kesempatan kepada semua warga negara yang berkompeten, bukan hanya mereka yang mampu hidup tanpa gaji. Jika kursi DPR hanya bisa diisi oleh kalangan tertentu, maka prinsip keterwakilan rakyat bisa tereduksi.
Dengan demikian, gagasan DPR tanpa gaji sepenuhnya mungkin terlalu utopis bila diterapkan mentah-mentah. Namun gagasan ini tetap penting, bukan untuk diambil secara literal, melainkan sebagai kritik tajam terhadap praktik politik yang terlampau berorientasi pada materi.
Alternatif Jalan Tengah
Daripada menghapus gaji sama sekali, mungkin yang lebih realistis adalah melakukan reformasi sistem kompensasi dan rekrutmen anggota DPR. Beberapa langkah alternatif yang bisa dipertimbangkan:
Gaji Cukup, Bukan Mewah.
Anggota DPR memang harus diberi gaji, tetapi jumlahnya sebaiknya setara dengan standar penghasilan pejabat negara yang wajar—cukup untuk hidup layak, bukan untuk kemewahan. Dengan begitu, jabatan DPR tidak lagi menarik bagi mereka yang hanya mengejar kekayaan.Transparansi Fasilitas.
Semua tunjangan dan fasilitas DPR harus dipublikasikan secara transparan kepada rakyat. Dengan sistem terbuka, penyalahgunaan fasilitas dapat diminimalisasi.Seleksi Berbasis Integritas dan Kapasitas.
Partai politik seharusnya tidak hanya mencalonkan kader populer, tetapi juga menyeleksi berdasarkan kompetensi akademis, rekam jejak pengabdian, dan integritas moral. Bahkan, tes psikologi dan rekam jejak etika dapat dijadikan syarat utama.-
Pendidikan Politik yang Serius.
Anggota DPR idealnya bukan hanya cerdas secara akademis, tetapi juga matang dalam memahami demokrasi, hukum, dan etika politik. Untuk itu, perlu ada program pendidikan politik yang ketat sebelum seseorang dilantik. Keterlibatan Publik dalam Evaluasi.
Rakyat harus diberi mekanisme untuk menilai kinerja anggota DPR secara rutin, bahkan bisa menarik mandat bila terbukti gagal menjalankan tugas. Dengan begitu, jabatan DPR kembali dipandang sebagai amanah, bukan profesi seumur hidup.
Menghidupkan Kembali Semangat Pengabdian
