Di tengah hiruk pikuknya masalah yang membelit dunia pendidikan kita, apakah urgensi pembangunan kedua model sekolah ini sudah mendesak untuk dilaksanakan? Ataukah hanya sebatas proyek mercusuar sebagai upaya menghadirkan kebaruan meskipun sejatinya tidak menyentuh substansi masalah pendidikan itu sendiri?
Masalah Pendidikan yang Rumit
Sudah 79 tahun republik ini berdiri dan persoalan pendidikan masih menjadi isu sentral dalam berbagai diskursus publik. Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di tahun 2023 ada 731.524 guru honorer di Indonesia. Dengan skala interval gaji antara 200-500 ribu rupiah per bulan. Jika dibandingkan dengan UMP Jakarta hari ini menyentuh angka 5 juta rupiah per bulan, maka penghasilan para guru honorer jauh dari kata cukup. Para guru honorer terpaksa mencari pekerjaan sampingan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Banyaknya laporan guru terjerat pinjol adalah salah satu indikator bahwa kesejahteraan guru masih jauh panggang dari api. Kalau saja uang negara berpuluh trilyun guna pembangunan Sekolah Rakyat itu dialihkan untuk menaikkan gaji guru honorer agar menjadi lebih layak tentu akan berdampak signifikan bagi kemajuan pendidikan kita. Angka yang disebutkan di atas adalah jumlah guru honorer yang terdata di Kemenpan-RB. Potensi jumlahnya bisa melebihi itu jika digabungkan dengan yang tidak terdata.
Juga terkait banyak temuan sekolah reguler yang rusak dan gedung tidak layak pakai. Berdasarkan paparan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), 29,45% sekolah di Indonesia mengalami kerusakan ringan hingga sedang, sementara 4,26% masuk kategori rusak berat. Jika merujuk pada total satuan pendidikan dasar dan menengah yang mencapai sekitar 300.000 unit, angka ini mengindikasikan bahwa sekitar 100.000 sekolah memerlukan perbaikan dengan tingkat urgensi berbeda. Data ini sejalan dengan pernyataan Kepala Biro Perencanaan Kemendikdasmen, Vivi Andriani, yang menyebutkan 10.000 dari 20.000 sekolah di daerah 3T mengalami kerusakan sedang hingga berat. Seandainya dana 800 milyar untuk Sekolah Garuda hanya cukup untuk membangun 4-8 unit sekolah kemudian dialihkan untuk renovasi sekolah reguler maka akan berdampak lebih merata.
Ketimpangan mutu pendidikan juga masih menjadi kendala serius. Antara kota dengan desa juga antara Jawa dengan luar Jawa. Berdasarkan hasil PISA tahun 2022 skor literasi Indonesia tergolong rendah hanya menyentuh angka 371 (rata-rata OECD 487). Data Kemdikbud menunjukkan di Papua hanya 30% anak SD yang lancar membaca. Angka partisipasi sekolah SMA di kota 75% dan di desa hanya 55%. Sementara Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda hanya fokus ke kelompok spesifik yaitu kelompok anak dari keluarga tidak mampu dan anak yang cerdas.
Dengan adanya program pendirian dua sekolah ini akan menimbulkan kasta baru dalam dunia pendidikan kita. Di tengah semangat untuk menghadirkan pendidikan inklusif di seluruh pelosok negeri, apakah program mercusuar ini tidak kontra produktif?
Reduplikasi Pola Kebijakan Lama
Ganti menteri ganti kurikulum, ganti pemerintahan ganti program dan proyek. Kalimat semacam ini sudah mafhum kita dengar dalam perbincangan sehari-hari. Jangan sampai jargon "susah benerin yang lama karena ribet, mending bikin baru biar cepat dan kelihatan kerja" benar adanya.
Meskipun pemerintah berasumsi bahwa pendirian Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda perlu dilihat sebagai respons strategis terhadap tantangan struktural pendidikan Indonesia yang terungkap dalam berbagai kajian, serta bersifat urgen dalam konteks tertentu, implementasinya harus diimbangi dengan perbaikan sistemik di sekolah konvensional.
Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda berpotensi mengundang konflik dengan sekolah reguler. Memperlebar jarak dan ketimpangan kualitas, menciptakan dualisme pada sistem pendidikan, serta sejatinya kebijakan ini juga berpotensi kurang menyentuh akar persoalan pendidikan itu sendiri menyangkut masalah guru dan infrastruktur pendidikan.
