Para aktivis itu adalah jejaring para pendeta GMIT, JPIT, Truk-Flores, Forum Academia NTT, Candraditya Maumere dan sekelompok orang biara katolik susteran, aktivis kemanusiaan (J-Ruk) dan beberapa wartawan peduli kemanusiaan.
Teman-teman di Jawa, hingga Timor Leste, saling beri khabar tentang dhuka yang seolah-olah tak bertepi itu. Â Jaringan ada di Jombang, Cilacap, Bandung, Jakarta, Batam, Nunukan, Dili, Amsterdam dll di seluruh dunia.
Lalu, belakangan ini, datanglah Gubernur gila. Gubernur NTT terpilih periode 2018-2023, Victor Laiskodat dan Yosef Naesoi. Â Pasangan ini disebut gila, Â karena dalam tempo sesingkat-singkatnya sembilan pernyataan nan tandas, lugas, jelas dan geger. Apa itu? Satu di antaranya terkait moratorium pengiriman TKI dari NTT.
Dua tokoh ini  menyerukan moratorium TKI asal NTT. Harus. Tindakan dianggap gila, ketika Gubernur 2, Yosef Naesoi, menjemput tiga korban TKI. Saat Yosef Naesoi menjemput tiga korban itu, para pejabat NTT yang lain merapat dan mengepung bandara El Tari, meski hari beranjak malam. Pemandangan serupa sebelumnya nyaris tak pernah terdengar.
Kata Moratorium, di NTT jadi hits. Moratorium didebatkan banyak pihak. Ada pendapat, Gubernur Victor Laiskodat dan Yosef Naesoi tak berhak mengeluarkan moratorium tanpa  wenang. Lainnya lagi menyoalkan aturan main yang  dipakai pejabat sebelumnya. Tetapi, Victor Laiskodat dan Yosef Naesoi, dasar gila, tetap teguh tak berubah.
Dua sejoli ini tekad menuntaskannya. "Mungkin karena mereka sudah kaya sebelum berkuasa," kata seorang aktivis tatkala sebuah rapat sedang berlangsung.
Sikapnya pas. Tak sudi ditarik pulang. Mungkin saja Victor Laiskodat dan Yosef Naesoi diduga kalangan yang diduga ahli hukum melanggar Undang-undang. Tetapi, keduanya bersikukuh yakin tak melanggar hukum, sebagaimana diakui Yosef Naesoi, saat Gubernur 2 itu menyampaikan pidato, Human Trafficking Problem in NTT: a Case Study and Future Solution, di Hotel Luwansa, Labuanbajo, 31 Oktober 2018, jam 10.45 Wita, saat Consultative Group Meeting on Anti-Human Trafficking in Indoinesia and Timor Leste.
Dikatakannya, hukum tertinggi dari semua jenis hukum itu adalah menghormati manusia dan kemanusiaan. Menghormati manusia dan kemanusiaan adalah tugas kunci pemerintah. Rakyat miskin NTT adalah realitas sosial yang harus diperangi dengan cara luar biasa, extra ordinary yang melibatkan semua elemen masyarakat. Kasus human trafficking merupakan tampilan ekses kemiskinan, serentak dengan itu human trafficking merupakan pantulan dari kelemahan pemerintah.
"Kami harus dianggap lemah dan tak berdaya serta gagal memimpin daerah ini jika tak sanggup mengatasi kasus human trafficking. Apalagi Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional terkait human trafficking sejak tahun 1912. Soal kita selalu urusan implementasi, lemah bukan main," ujarnya serius agak bernada berang.
"Karena itu kasus human trafficking harus dilawan oleh para actor yang kuat dan rejim pemerintahan yang kuat, sehingga perlawanannya harus extra ordinary pula," ujar Yosef Naesoi.
"Kita sudah tahu dan punya informasi kuat, siapa saja para pemainnya, baik di lingkungan pemerintah di Kupang NTT, penegak hukum, pebisnis, dan masyarakat sipil. Tinggal tunggu tanggal main yang tepat untuk bertindak," ujar Yosef Naesoi yang disambut tepuk tangan riuh 40 aktivis dari berbagai lembaga, nasional maupun internasional itu.
