Medan -- Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr. Alpi Sahari, SH, M.Hum, menyatakan dukungan penuh terhadap pandangan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, terkait wacana reformasi kepolisian yang mencuat pasca rangkaian demonstrasi pada 25--29 Agustus lalu.
Menurut Alpi, sikap yang ditunjukkan Haedar Nashir agar pemerintah tidak terburu-buru merespons isu reformasi Polri merupakan langkah yang sangat bijaksana. Ia menilai, merombak struktur kepolisian secara reaktif hanya akan melahirkan persoalan baru dan memperburuk situasi internal di tubuh institusi penegak hukum tersebut.
"Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Prof. Haedar. Yang lebih dibutuhkan saat ini bukanlah perubahan struktur secara drastis, melainkan konsolidasi dan pembenahan menyeluruh terhadap fungsi kepolisian. Kita juga harus mengapresiasi langkah Polri yang telah menindak anggotanya yang terbukti melanggar disiplin. Namun, jangan sampai persoalan yang ada dijadikan alasan untuk melakukan perombakan besar-besaran yang justru kontraproduktif," tegas Alpi pada Senin (15/9/2025).
Lebih lanjut, Alpi menekankan bahwa evaluasi terhadap peristiwa demonstrasi yang berujung kerusuhan tidak boleh hanya difokuskan pada kepolisian semata. Ia menegaskan, banyak lembaga negara lain yang juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat.
"Persoalan ini tidak hanya bisa dibebankan kepada Polri. Ada banyak institusi lain yang juga harus dilihat kinerjanya. Oleh karena itu, konsolidasi antar lembaga serta introspeksi bersama menjadi sangat penting, agar seluruh komponen negara mampu menjalankan tugasnya secara maksimal," jelasnya.
Alpi juga mengingatkan pentingnya menjaga kesolidan antar lembaga negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut, menurutnya, sejalan dengan pesan yang telah disampaikan Prof. Haedar Nashir agar pemerintah berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang menyangkut keamanan nasional.
Ia bahkan mencontohkan pengalaman negara lain seperti Nepal, yang pernah terjebak dalam instabilitas akibat penanganan keliru terhadap aksi massa. Menurutnya, Indonesia harus belajar dari pengalaman itu agar tidak mengulangi kesalahan serupa.
"Soliditas antar institusi negara adalah kunci utama. Jangan sampai langkah yang diambil pemerintah justru menciptakan perpecahan. Yang dibutuhkan sekarang adalah penguatan komando, konsistensi, serta kerja sama seluruh lembaga agar negara tetap stabil dan masyarakat terlindungi," pungkas Alpi.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
