Putusan MK Pemilu Terbuka, Â dan Bocoran Denny Indrayana, serta Intervensi Hukum
MK telah menetapkan pemilu tetap terbuka. Perjuangan PDI-Perjuangan dan PBB kalah. Hal yang wajar di alam demokrasi. Namun apakah benar-benar independen sebagaimana kehendak para penggugat?
Layak dicermati apa yang terjadi di dalam kegaduhan elit politik. Para elit yang biasa bergelimang uang dan fasilitas mana mau berubah dan bebenah. Mau rakyat gedeg kayak apa, mereka mana peduli. Malah ada ancaman balik ke MK yang akan dikebiri kewenangannya jika mereka mengabulkan sistem pemilu terbuka.
Bandit-bandit demokrasi lagi bernyanyi riang gembira karena kepentingan mereka tetap aman terkendali dan yang terutama konstitusional. Miris sebenarnya, wong pembuatan konstitusinya ngaco dan penuh motivasi jahat dan buruk.
Sejatinya, mau terbuka atau tertutup itu sama saja, masalahnya mental maling, main uang ada di mana-mana. Terbuka dan tertutup hanya beda cara dan siapa yang dapat. Sesederhana itu. Sikap mental ini dibina, dididik, bukan hanya hafal kata-kata suci, namun perilakunya nol besar.
Jauh lebih menarik apa yang Denny Indrayana nyatakan. Ia mengaku telah mendapatkan bocoran mengenai putusan MK yang akan menetapkan pemilu sistem tertutup. Ada dua implikasi sangat besar dan fundamental, jangan dianggap sepele, seperti candaan anak TK. Ia adalah mantan wakil menteri, profesor, dosen, dan petinggi partai.
Pertama, jika benar ia mendapatkan bocoran, kemudian putusan MK berubah. Ini adalah preseden buruk, bagaimana kekuasaan yudikatif tertinggi, pengadil dari konstitusi bisa kalah karena "takut" atas intervensi pihak yang beperkara, dalam hal ini partai politik, baca Denny Indrayana sebagai pelaku politik praktis dan elit parpol.
Masih ditambah "ancaman" pengebirian wewenang MK yang akan diinisiasi dewan yang merasa mulia itu. Padahal  ini juga bandit. Ingat, bagaimana hakim MK "direcall, dipecat" karena tidak mendukung kepentingan parpol yang mengusulkannya.
Miris jika lembaga politik, masih jahat pula mengelola negara ini. Semua  produk bermuara dan berhulu dari Senayan yang sangat busuk, penuh intrik jahat pula. Hasil yang diharapkan pasti juga tidak sebagaimana mestinya.
Pembicaraan ini baru hasil yang berbeda dengan apa yang Denny Indrayana nyatakan. Belum lagi jika bicara kog bisa bocor.
Intervensi jalanan dengan demo berjilid-jilid, nggerudug pengadilan, kalau kini ya viral atau pembentukan opini publik sangat mengerikan. Produk hukum bisa kalah karena tekanan massa yang belum tentu sepenuhnya tepat, benar, dan dibutuhkan bangsa dan negara.
Kedua. MK memutuskan sesuai dengan data dan dalil hukum. Nah, apa yang Denny Indrayana nyatakan adalah kebohongan publik dengan menyatakan bahwa ia telah mendapatkan bocoran. Lagi-lagi bocoran menjadi andalan mereka, Demokrat dalam banyak peristiwa. Mengerikan, bagaimana elit negara, mau memimpin dan mengatur negara namun suka bocoran yang dibocorkan lagi.
Hasil yang faktual bertolak belakang  dengan pernyataan Denny Indrayana ini juga ada dua hal besar yang perlu dicermati, jangan dianggap sepele dan sederhana.
Satu. Meskipun tidak yakin MK memutuskan soal pemilu tetap tertutup ini sudah sesuai dengan peraturan bukan sekadar opini dan asumsi parpol, suka atau tidak sudah diputuskan. Artinya, Denny Indrayana sudah menyebarkan kebohongan. Implikasinya adalah  hakim bisa juga ketakutan sehingga memutuskan sesuai dengan apa yang Denny Indrayana kehendaki bersama parpolnya tentu saja.
Dua. Apakah akan ada tindakan hukum untuk Denny Indrayana atas pemberitaan bohong. Pasti tidak, karena pasti menggunakan dalih bla...bla...bla.. dan seterusnya. Hal ini akan berbeda jika yang mengatakan orang biasa, masyarakat awam. Atau kelompok yang berseberangan, akan ada upaya membawa ke meja hukum dan dibui.
Miris jika melihat elit menebarkan kebohongan dengan sangat yakin dan tidak ada keraguan sedikitpun seperti ini.    Politik adalah  ranah yang berbeda. Hukum pun demikian, jika keduanya dicampur aduk, ya keadaan menjadi runyam.
Mengapa negara susah maju seperti ini?
Campur aduk penyelesaiaan hukum dengan uang dan politik. Kepastian hukum tidak ada. Itu yang memainkan justru elit negeri ini. Bagaimana jelas-jelas melanggar hukum dicarikan pasal dan cara untuk lepas dari jerat hukum.
Kasus hukum dan politik saling silang sehingga negara tidak maju-maju. Maling karena kolega dibela mati-matian dan dianggap sebagai pahlawan. Â Mereka getol banget jika bicara kekuasaan, namun memberantas maling diam seribu bahasa.
Pembangunan rumah ibadah yang dipersulit pada diam, malah Menag yang akan membantu dibantau juga diam saja. Ketika menyangkut kekuasaan, langsung semua melibatkan diri.
RUU Penyitaan Aset juga semua diam. Karena menyiapkan tiang gantungan untuk para elit yang sudah terbiasa main mata dengan uang dan materi. Mereka enggak digantung dengan pisau yang mereka asah sendiri. Apa artinya? Bahwa mereka sudah tahu bahwa di sanalah sumber kejahatan itu.
Ke mana Denny Indrayana soal-soal begituan, kog tidak ada bocoran. Juga SBY mbok nyari bocoran bukan hanya soal pemilu. Â Buat apa mereka menjadi wakil rakyat, jika Cuma mewakili naik haji dengan gratis dan lebih mudah?
Miris menghadapi negara dikuasi bandit-bandit demokrasi. Pekerja dihajar, maling-maling sok alim berkuasa tanpa bekerja, hanya senyam-senyum bae kerjaannya.
Terima kasih dan salam
Susy Haryawan Â
