PKS: Sindonews.com
Belajar  Kritis ala PKS
Nusantara sebagai nama ibu kota negara yang  baru cukup menarik.  Menyajikan tontonan politik yang seru. PKS satu-satunya fraksi yang menolak RUU menjadi UU mengenai ibu  kota negara yang baru.  Hal yang secara konstitusi itu sah dan biasa.
Namun, ada yang lebih menarik adalah pernyataan-pernyataan ikutan yang cenderung asal dan tidak mempertunjukkan sikap demokratis, karena asumtif, tidak berkaitan, dan malah cenderung provokatif. Beberapa hal yang layak dicermati adalah sebagai berikut.
Referendum pemindahan ibu kota. Lha untuk apa coba, alasannya jelas, hal yang lumrah pindah ibu kota. Bung Karno saja juga sudah mewacanakan itu. Negara-negara lain juga banyak yang sudah melakukan dan itu biasa saja.
Apalagi Jakarta sudah begitu kacau balaunya dengan segala tetek bengek, pusat ekonomi, bisnis, pemerintahan, dan hiburan. Â Semua tumplek blek dengan segala dinamika yang ada, susah untuk mengurai ulang.
Konsep yang ada waktu lampau tidak ada perencanaan yang mumpuni, sehingga beban Jakarta terlalu berat. Belum lagi dengan jumlah penduduk yang begitu besar, tabiat bebas tanpa aturan dari masyarakat, menambah ribet.
Berarti referendum itu kurang manfaat, apalagi beaya itu juga gede. Hal yang biasa mengapa dibuat ribet. Masih banyak masalah negara yang lebih mendesak dan PKS diam saja.
Mengajak warga Jakarta protes. Lha wakil rakyatnya saja sudah setuju kog. Apa maksudnya coba, padahal Jakarta lagi banjir, omicron menggila, dan pernah ada hal tanya dari DPR-D mengenai balapan formula-e yang jelas-jelas ngacau mereka enggan terlibat. Alasan pandemi. Hayo ke mana sikap yang sama. Mbok jangan munafik begitu.
Konteks yang sama, kepentingan yang berbeda, dan belum lama lho. Ini perilaku yang patut menjadi catatan bahwa mereka berpikir kepentingan golongan, bukan mengenai bangsa dan negara.
