Komentar asumtif. Akan banyak perselingkuhan karena adanya perpindahan ASN ke ibu kota baru. Penelitian jelas belum ada. Fakta apalagi. Ini hanya sebatas spekulasi dan asumsi yang susah dimengerti.
Padahal, baru saja laporan dari mana-mana kekerasan seksual pada murid yang harus dilindungi, mereka diam saja. Ini fakta lho, sudah ada tersangkanya, sudah masuk peradilan. Tidak semata asumtif, kejadian di depan mata, eh mereka diam saja. Ini  kan aneh. Bagaimana masalah perselingkuhan itu bukan semata perpindahan ke luar pulau.
Lha pelaku kekerasan seksual itu istrinya ada dalam satu rumah, toh terjadi penyelewengan dan itu benar-benar terjadi. Ke mana saja mereka ya?
Atau perkawinan kontrak di Puncak. Sudah puluhan tahun terjadi, apakah pernah PKS bicara perselingkuhan di sana? Mengapa diam saja selama ini.
Salah satu kader dan caleg gagalnya malah mengaitkan dengan isu PKI dan China. Lagi-lagi spekulatif. PKI atau  komunisme itu sudah mati. Hanya di sinilah isu komunis masih menjadi jualan politikus busuk enggan kerja keras. Terutama setiap September.
China itu menguasai dunia. mengaitkan pengambilalihan Jakarta dan kemudian membuat ibu kota baru sih berlebihan. Bisa merusak hubungan bilateral yang sudah baik.Â
Padahal ada negara yang berjanji berinvestasi malah banyak membual saja. Kog diam saja, tidak menuding mereka bohong. Kritis kog rasis.
Lebih lucu lagi ada sebuah media yang menuliskan judul artikel, Warga Jakarta Kerasan, Enggan Pindah . Ini lebih ngaco lagi, karena siapa yang mau memindahkan warga Jakarta ke ibu kota negara baru Nusantara. Hanya ASN yang akan dipindahkan dan itu tidak semua juga.
Lucu lagi, ketika bupati Penajam Paser Utara terjerat OTT KPK, ada elit PKS yang mengaitkan dengan calon ibu kota baru. Lha memangnya hanya PSU yang korup dan daerah lain lebih baik?  Lha bukannya di daerah lain begitu masif bahkan sudah turun temurun korupsnya, beberapa kali gubernur atau bupatinya masuk bui?  Lagi-lagi kritis kog  pilih-pilih. Â
Beberapa hal di atas memperlihatkan bagaimana negara demokrasi itu juga berpotensi ribet, ketika ada yang menggunakan ajian waton sulaya, dan tidak mengedepankan aspek rasionaliatas. Semata demi menggaet potensi pemilih dengan menciptakan kegaduhan dan stabilitas politik yang lemah.
Demokrasi itu menjamin perbedaan pendapat dan juga suara. Namun tidak kemudian mengabaikan logika dan cara berpikir yang logis. Ada kritikan, ada masukan itu juga berdasar analisis yang kuat. Tidak semata asumtif dan demi menimbulkan gejolak yang tidak semestinya.
