Mohon tunggu...
Susy Haryawan
Susy Haryawan Mohon Tunggu... Wiraswasta - biasa saja htttps://susyharyawan.com

bukan siapa-siapa

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Omnibus Law dan Lima Prioritas Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

20 Oktober 2019   18:22 Diperbarui: 20 Oktober 2019   18:30 312
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Ketiga, penyederhanaan regulasi. Salah satu yang presiden tekankan adalah omnibus law, di mana banyak UU dan aturan yang menjadi penghambat, penuh kepentingan, dan segmentasi semata-mata akan dilakukan revisi dan perubahan besar-besaran.

Ada dua prioritas UU yaitu cipta lapangan kerja dan UU UMKM. Ketenagakerjaan ini sering menjadi masalah ketika investor memilih  Vietnam karena di sana jarang ada demo atas nama buruh. Di sini bisa dilihat bagaimana buruh dengan kinerja buruk namun memiliki mau yang sangat banyak. Investor pilih yang aman dan nyaman.

UMKM dengan adanya star up memang perlu payung hukum dan juga potensi pajak dan pembinaan yang lebih baik sejatinya bisa menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. 

Kuat dan rentan dari krisis ekonomi global lho. Lihat saja pedagang kaki lima itu, mereka mandiri, kuat, dan tangguh, perlu pembinaan agar makin memiliki daya saing. Pun warung dan toko kelontong, jangan sampai mati karena waralaba, kalau itu asing apalagi.

Penyederhanaan birokrasi. Presiden menyebut adanya eselon sampai empat, dan menghendaki hanya dua saja. Apa yang pemerintah ke depan inginkan adalah kompetensi dan keahlian. 

Dengan dua target spesifik seperti ini, tentu akan banyak mengurangi KKN, jika benar-benar terjadi birokrasi bersih akan sangat membantu bagi bangsa dan negara.

Birokrasi berbelit dan penuh dengan kongkalikong membuat birokrasi lamban dan penuh dengan beban berat bagi bangsa dan negara. Maunya pemerintah adalah birokrasi yang melayani, orientasi hasil yang jelas bukan semata program kerja jalan tanpa hasil. Ada penerimaan dari rakyat atas apa yang birokrasi perbuat.

Copot menjadi kata kunci yang menyengat bagi ASN dan birokrasi berat. Penelitian internal TKN menyatakan jika pemilih Jokowi hanya kisaran di bawah 30%, dan akan makin turun dengan pernyataan ini. 

Namun gerbong pengganti sudah siap melamar menjadi ASN. Beban itu bisa berganti dengan daya saing secara positif.

Transformasi ekonomi. Adanya perubahan dari mengandalkan sumber daya alam kepada daya saing manufaktur dan jasa modern. Bangsa ini kaya akan kreasi, cipta, karya, mengapa hanya mengandalkan tambang terus menerus. 

Lihat saja tuh vespa sampah bisa jalan. Ini kan sebuah inovasi, kreasi atas ciptaan banyak kog. Lihat juga tuh tukang reparasi televisi yang malah dibui, itu juga bagian dari kreasi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun