BPJS Oh BPJS

BPJS Oh BPJS

Usai terdengar adanya rumah sakit yang mengelabui BPJS dan merugikan demikian besar. Pengelabu ini bukan hanya satu namun puluhan, dan itu baru satu daerah yang  terungkap. Mungkin daerah lain pun sama. Jelas tidak kaget ketika kemudian terdengar BPJS lagi-lagi mengalami defisit anggaran. Toh ini bukan hal yang baru.

Eh dalam waktu yang tidak lama keluar pernyataan dari kementrian sosial yang akan menonaktifkan jutaan keanggotaan BPJS kesehatan yang menjadi tanggungan negara dengan BPI. 

Bisa dipahami dan mengerti bahwa yang pernah dinonaktifkan itu bisa datang ke dinas sosial setempat untuk mendapatkan lagi haknya dengan mengulangi verifikasi, karena ditengarai banyak yang tidak tepat sasaran.

Hal ini sebenarnya penyakit lama di mana tabiat bangsa ini suka gratisan, suka bantuan, termasuk soal uang BLT, beras raskin, subsidi ini dan itu. Dapat dilihat juga rumah subsidi, berapa tahun kemudian jadi hunian atau kos-kosan cukup mewah, hanya mencari keuntungan dan mendapatkan  rumah dna tanah dengan murah, termasuk dengan membuat banyak rekayasa surat menyurat, mengapa demikian? Tentu bukan bahan kajian artikel ini.

Toh belum lama juga heboh dengan banyaknya rumah penerima PKH yang megah, termasuk menengah dan tidak paatut menerima bantuan. Toh mereka tidak malu-malu. Nah upaya verifikasi keanggotaan BPJS bisa diterima nalar.

Namun potensi masalah timbul dengan mekanisme ini ada pada petugas lapangan yang berhadapan dengan rakyat-pasien-penderita. Kelihatannya sosialisasi masih jauh dari harapan. Akan mudah ditemui perselisihan di loket ketika kartu mereka sudah terblokir, mengapa?

Pertama, kebiasaan bangsa ini adalah lemah dalam cek dan ricek, tabiat nggampangke, masih lebih dominan, pemberitahuan pada anggota kepersertaan sangat mungkin, namun ke Puskesmas, Rumah Sakit, atau dokter keluarga sangat mungkin hanya akses sudah terhenti. Nah mereka lah yang akan menjadi sasaran emosi dan kemarahan.

Kedua, budaya dalam point satu itu diperparah dalam kondisi orang yang lemah karena sedang tidak enak badan. Pikiran menjadi kalut dan tidak normal, dan malah menghadapi kenyataan lebih buruk, dan akhirnya ribut yang terjadi.

Ketiga, verifikasi ulang sangat penting, namun perlu dipikirkan dampak dan kondisi yang bis terjadi dengan pelaku langsung di lapangan. Kemungkinan sangat kecil emosional terjadi pada dinas sosial terkait.

Keempat, perlu pendektan ke lapangan secara langsung, perangkat desa sampai tingkat paling rendah RT tahu dengan baik. Namun perlu ketegasan karena biasanya mereka ini juga termasuk biang masalah. Mengapa?

Karena kenal baik, kerabat, dimasukan program bantuan. Padahal kondisi sebenarnya tidak layak.  Hal in yang paling banyak terjadi.

Tekanan kerabat atau kolega di lingkungan bisa sangat keras. Hal yang sama terjadi dalam pembagian raskin dulu. Beras diambil pengurus dibagi rata se lingkungan, atas nama keadilan, padahal tidak demikian. Orang kaya pun menerima itu tidak adil, namun ngawur dalam konteks ini.

Kesadaran bersama sebagai bangsa itu masih jauh. Lebih cenderung mental kere yang masih kuat dan dominan. Ini masalah kesadaran perlu pendidikan, literasi, dan membangun karakter terus menerus.

Salah sat u upaya baik memang perlu didukung, namun jangan menjadi masalah di bagian lain. penyelesaian itu perlu menyeluruh. Ribetnya soal BPJS ini banyak hal yang mempengaruhi.

Politik, jelas ini banyak kepentingan di sana. Salah satu akses pembangunan bangsa adalah kesehatan, kalau akses baik ini bagus, bisa upaya memperlemah bangsa gagal, siapa itu, ya jelas orang-orang yang berkampanye lemahnya bangsa, salah stau yang paling dominan HTI. 

Toh susupan mereka sudah ke mana-mana, bukan tidak mungkin ada di sana dan membuat keadaan tidak bagus. Bukan tuduhan namun potensi itu bisa saja.

Politik yang lebih luas, kesuksesan BPJS akan mendongkrak citra pemerintah. Toh ada yang tidak suka, iri, dan merasa prestasinya diaku oleh pemerintahan yang sekarang. 

Padahal pemerintahan itu berkelanjutan, hanya diisi oleh orang yang berbeda. Namun kesadaran ini masih cukup lemah. Ini pun bisa sangat berpengaruh. Toh hidup politik  mewarnai hampir semua lini kehidupan berbangsa.

Manajemen, ini pun sangat mungkin. Bagaimana organisasi baru yang masih belepotan di sana-sini, kepentingan politik, ekonomi, bahkan agama juga bisa masuk, belum lagi koordinasi dengan berbagai-bagai pihak. Lagi-lagi ingat, egosektoral bangsa ini masih demikian kuat. Hal ini jugaa persoalan.

Kesadaran bersama itu harus diciptakan sebagai sebuah gerakan besar termasuk bagian revolusi mental. Mengurangi mental kere, dengan cara pembinaan keagamaan. Bagaimana mengambil hak orang lain itu dosa, toh korupsi juga demikian tidak pernah dibahas. 

Padahal sama saja ketika BPJS, raskin, PKH itu bukan haknya juga pelaku korupsi hanya konteksnya berbeda, kecil namun ngeri juga jika semua demikian.

Pendidikan sekolah yang menekankan pendidikan yang mampu memilih  baik dan benar, serta buruk dan salah. Hal yang memperihatinkan sebenarnya. Pokoke aku yang lebih dominan. Ini jelas pendidikan dan termasuk pendidikan agama.

Terima kasih dan salam