Siapa yang tak kenal dengan sosok Romo Mangun, seorang pastor, sastrawan, arsitek, pejuang kemanusiaan, tokoh reformasi sekaligus pejuang revolusi yang kerap kali membuat pusing Orde Baru termasuk Gereja Katolik sendiri dengan kritikan-kritikannya. Bernama lengkap Yusuf Bilyarta Mangunwijaya, lahir di Ambarawa, 6 Mei 1929 dan wafat di Hotel Le Meridien, Jakarta ketika sedang menjalankan “misi” dalam sebuah seminar “Peran Buku dalam Membentuk Masyarakat Baru Indonesia” pada 10 Februari 1999.
Kerap kali kegiatan dan perjuangan Romo Mangun bersinggungan dengan politik. Beberapa orang mengernyitkan dahi ketika berpikir bagaimana bisa seorang pastor atau rohaniawan turut berpolitik. Dalam sebuah kegiatan kontak tani kelompencapir di masa Orde Baru, seperti yang diungkapkan Th. Bambang Murtianto dalam buku Kata-Kata Terakhir Romo Mangun (2014), Soeharto sempat menyindir Romo Mangun, “Rohaniawan ya rohaniawan tugasnya, tak perlu berpolitik, tak perlu menghasut-hasut rakyat.”
Kritikan ini pun dijawab santai oleh Romo Mangun, jawaban itu kurang lebih senada ketika menjawab pertanyaan umat yang ikut dalam seminar di Gereja Bintaran yang keheranan dengan Romo Mangun ketika selalu bersinggungan dengan politik, sementara Gereja tidak boleh terlibat politik praktis (politik demi sebuah kekuasaan). Peristiwa ini diungkapkan oleh Romo Suyatno (alm), murid sekaligus sahabat dekat Romo Mangun dalam bukunya Kotak Hitam Sang Burung Manyar (2013).
Menurut Romo Mangun, terdapat dua jenis politik. Pertama adalah politik kekuasaan yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan sementara yang kedua adalah politik moral, yakni politik demi kepentingan dan kesejahteraan orang banyak. Politik moral disebut sebagai politik yang ontentik dibandingkan politik kekuasaan yang sering salah kaprah dan dianggap masyarakat sebagai politik yang kotor. Romo Mangun menambahkan bahwa setiap hari setiap manusia selalu berpolitik. Bukan tanpa sebab karena poltik secara etimologis berasal dari kata Polis dan Thoikos yang memiliki arti sebagai masyarakat yang berpikir.
Politik moral inilah yang sejatinya dihidupi oleh Romo Mangun sebagai penggerak perjuangannya di tengah mereka yang terpinggirkan oleh sebuah sistem. Barangkali penghayatan politik ini didapat dari Sutan Sjahrir yang menjadi idolanya.
Maka, tak bisa dipungkiri bahwa aksinya yang bersinggungan pertama kali dengan pemerintah terjadi pada tahun 1966, bersama dengan pastor lain di DIY melakukan protes terhadap pembangunan yang tidak memihak rakyat kecil juga dilatar belakangi oleh politik moral ini dalam upaya membela kepentingan dan kesejahteraan orang banyak terutama mereka yang terpinggirkan.
Upaya ini terus berlanjut dalam karya selanjutnya di tengah masyarakat Kali Code yang hendak digusur dalam kurun waktu 1980-1986 bahkan sempat Romo Mangun melaukan demo mogok makan. Pada tahun 1987 di Grigak, Gunung Kidul juga dilakukan upaya untuk membuat penampungan air bersih. Pada tahun 1986-1994, Romo Mangun juga turut mendampingi warga korban pembangunan waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah.
Melihat aksi-aksi yang dilakukannya cenderung dilakukan sendiri atau bersama dengan sekelompok orang. Romo Mangun memang seseorang yang berbeda (antimainstream) baginya politik moral ini lebih menekankan unsur mendidik sekelompok orang daripada menggerakkan people power atau mobilisasi masa dan tentunya berlandaskan pada kejujuran serta hati nurani. Berbagai pemikirannya sepanjang tahun 1997-1999 yang dipublikasi pada berbagai media massa juga sarat akan politik namun bukan untuk mendapatkan kekuasaan, melainkan demi kesejahteraan dan kepentingan banyak orang. Diantara berbagai tulisan tersebut, Romo Mangun juga konsisten berdasarkan pilihan moralnya membela Timor Timur.
