UMKM adalah tulang punggung ekonomi lokal, terutama di Malang dan Jawa Timur. Namun realitasnya, banyak UMKM yang tidak bisa bertahan lama karena minimnya modal kerja, lemahnya akses pasar, dan keterbatasan manajemen.
Solusi yang bisa ditempuh antara lain : Akses permodalan murah dan mudah. Bank daerah, koperasi, maupun platform fintech seharusnya dapat menyediakan kredit mikro dengan bunga rendah dan persyaratan sederhana. Pemerintah daerah dapat menjadi penjamin untuk mengurangi risiko; Digitalisasi UMKM. Banyak pelaku usaha kecil belum mampu memanfaatkan teknologi. Program pelatihan dan pendampingan digital marketing, e-commerce, hingga pencatatan keuangan berbasis aplikasi sangat dibutuhkan; Ekosistem klaster usaha. Daripada berjalan sendiri-sendiri, UMKM dapat difokuskan pada klaster tertentu seperti kuliner, batik, kopi, atau pariwisata. Klaster ini mempermudah branding dan meningkatkan daya saing; Akses pasar institusional. Pemerintah bisa mengalokasikan belanja barang dan jasa untuk produk lokal. Misalnya, pengadaan seragam sekolah, konsumsi rapat, hingga souvenir daerah wajib melibatkan UMKM.
3. Meningkatkan Perlindungan Sosial dan Daya Beli
Masyarakat tidak akan berani berbelanja jika khawatir kehilangan pekerjaan atau tidak punya jaring pengaman. Karena itu, memperkuat perlindungan sosial adalah langkah kunci untuk menjaga daya beli.
Subsidi tepat sasaran. Bantuan pangan, listrik, dan transportasi harus benar-benar menyentuh kelompok rentan. Data terpadu kesejahteraan sosial perlu diperbarui agar penyaluran tidak salah sasaran.
Program padat karya tunai. Pemerintah daerah bisa menggulirkan proyek infrastruktur kecil seperti perbaikan jalan desa, irigasi, atau fasilitas umum dengan melibatkan warga setempat. Ini bukan hanya memberikan pendapatan langsung, tetapi juga memperbaiki infrastruktur lokal.
Skema asuransi sosial. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan harus diperluas cakupannya agar pekerja informal juga terlindungi. Dengan rasa aman, konsumsi masyarakat bisa lebih terjaga.
4. Membangun Kembali Kepercayaan Publik
Data survei BI bukan hanya menunjukkan kondisi ekonomi, tetapi juga menyingkap sisi psikologis: rasa percaya yang menurun. Masyarakat pesimis karena merasa janji politik tidak ditepati, kebijakan pemerintah kurang berpihak, dan hasil nyata sulit dirasakan.
Untuk itu, pemerintah perlu membangun kembali kepercayaan publik melalui : Transparansi kebijakan. Anggaran untuk pemulihan ekonomi harus dibuka secara transparan agar masyarakat tahu ke mana arah belanja negara; Komunikasi yang jujur. Daripada menjanjikan hal-hal bombastis, lebih baik pemerintah mengakui keterbatasan sekaligus menunjukkan langkah realistis; Pelibatan masyarakat. Dalam penyusunan program ekonomi daerah, pelaku UMKM, serikat pekerja, dan komunitas harus dilibatkan agar mereka merasa memiliki.
5. Peran Daerah : Malang sebagai Contoh Mikro