Kedua, faktor geopolitik. Prabowo sejak awal menunjukkan kecenderungan mendekat ke China dan Rusia. Ia aktif melobi Beijing untuk memperpanjang proyek kereta cepat hingga Surabaya dan memperkuat hilirisasi nikel sebagai tulang punggung industri kendaraan listrik global. Dalam konteks ini, ia bisa saja menginginkan Menteri Keuangan yang lebih fleksibel terhadap skema pembiayaan baru yang melibatkan modal asing besar, terutama dari mitra strategis non-Barat. Sri Mulyani, dengan reputasi disiplin dan transparansinya, mungkin dianggap kurang luwes menghadapi kebutuhan geopolitik semacam itu.
Ketiga, kalkulasi domestik. Gelombang protes sosial yang menyasar isu ketidakadilan ekonomi, termasuk penjarahan kediaman Sri Mulyani, bisa dibaca sebagai sinyal publik melihat dirinya sebagai simbol elite teknokrat yang jauh dari aspirasi rakyat. Walaupun jelas tidak adil jika semua kekecewaan sosial dilimpahkan kepadanya, kenyataan politik terkadang menuntut "korban simbolis". Menggeser Sri Mulyani dapat dimaknai sebagai upaya Prabowo meredam tekanan publik sekaligus menunjukkan ia peka terhadap keresahan rakyat.
Tantangan Bagi Purbaya Yudhi Sadewa
Pengganti Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa, bukan nama yang populer di pasar global. Latar belakangnya memang akademis dan pernah terlibat di bidang ekonomi, namun rekam jejaknya belum teruji di panggung krisis internasional. Tugas pertamanya, sebagaimana dicatat ekonom Oversea-Chinese Banking Corp., adalah meyakinkan investor transisi ini tidak akan menurunkan kredibilitas Indonesia.
Namun, beban yang dipikul Sadewa sangat berat. Pertama, ia harus segera menjelaskan arah kebijakan fiskal di tengah kekhawatiran pasar atas rencana pengeluaran besar pemerintahan Prabowo. Kedua, ia harus menjaga hubungan dengan Bank Indonesia untuk memastikan koordinasi moneter-fiskal tetap solid, terutama dalam menghadapi potensi arus keluar modal. Ketiga, ia dituntut mampu berkomunikasi dengan publik dan pasar sebaik Sri Mulyani, yang dikenal piawai menenangkan kepanikan dengan kata-kata sederhana namun penuh makna.
Jika gagal, risiko yang mengintai sangat nyata : rupiah melemah, imbal hasil obligasi naik, IHSG terkoreksi tajam, dan Indonesia kehilangan momentum pemulihan ekonomi pascapandemi.
Pasar, Politik, dan Risiko Sosial
Reshuffle kabinet ini terjadi pada saat yang sensitif. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua memang masih di atas 5%, namun proyeksi sepanjang tahun justru melemah ke 4,8%, terendah sejak 2009 di luar masa pandemi. Konsumsi rumah tangga stagnan, PHK massal meningkat, dan kenaikan pajak daerah memicu kekecewaan luas. Dalam situasi seperti ini, kestabilan politik dan kredibilitas fiskal sangat dibutuhkan.
Namun, kenyataan di lapangan justru berbeda. Arus keluar ekuitas mencapai USD 254 juta hanya dalam empat hari pertama September. Obligasi mengalami penarikan lebih besar lagi. Rupiah di pasar non-deliverable forward merosot lebih dari 1% terhadap dolar. IHSG kehilangan 1,3% hanya sehari setelah pengumuman.
Kondisi ini menunjukkan pasar tidak semata bereaksi terhadap angka-angka ekonomi, melainkan juga pada persepsi risiko politik dan tata kelola. Ketika figur yang dianggap simbol stabilitas mendadak disingkirkan, investor menilai risiko itu meningkat signifikan.
Politik Sebagai Seni Keseimbangan
