Hal ini bisa memastikan kepentingan operasional tiap matra tetap terakomodasi.
Pengawasan dan akuntabilitas
DPR dan BPK perlu meningkatkan pengawasan terhadap anggaran MRO.
Peran media dan publik dalam menyoroti transparansi anggaran pertahanan juga penting.
Peningkatan kapasitas industri pertahanan lokal
Alih-alih terlalu bergantung pada pihak luar, Indonesia harus memperkuat ekosistem industri MRO dalam negeri agar lebih efisien dan mandiri.
Jika mekanisme ini diterapkan dengan baik, maka meskipun UU sudah final, risiko korupsi dan inefisiensi dalam pengelolaan MRO bisa diminimalisir. Ini juga memastikan kesiapan militer Indonesia tetap terjaga di tengah ketegangan geopolitik regional.
Faktor penting lainnya tentu Presiden Prabowo harus berani mengambil keputusan kemana Indonesia harus melangkah, apakah ke Barat atau ke Timur. Karena kita tidak boleh bermain dua kaki disini.
Sikap Presiden Prabowo dalam menentukan arah geopolitik Indonesia akan sangat menentukan efektivitas kebijakan pertahanan, termasuk dalam pengelolaan MRO. Bermain di antara dua kekuatan besar - Barat (AS dan sekutunya) dan Timur (China-Rusia) - memang memberikan fleksibilitas, tetapi dalam jangka panjang, pendekatan ini bisa berisiko jika tidak dikelola dengan cermat.
Kompatibilitas alutsista dan MRO
Jika Indonesia lebih condong ke Barat, maka sistem MRO harus disesuaikan dengan standar NATO dan perusahaan pertahanan seperti Lockheed Martin, Boeing, atau Airbus.
