Diamnya TNI
Salah satu hal yang disoroti Connie adalah sikap "pasrah" TNI dalam menghadapi revisi ini. Bisa jadi, TNI mengikuti arahan politik atau menerima kebijakan ini dengan kompromi tertentu. Namun, jika memang ada keberatan dari kalangan internal militer, mestinya ada forum yang lebih kuat untuk menyuarakan kekhawatiran mereka.
Konteks Politik
Redanya gelombang protes terhadap revisi UU TNI, termasuk dari unjuk suara TNI, menunjukkan keputusan ini sudah diterima secara politis. Merevisi kembali UU hanya karena satu pasal (MRO) akan sulit secara prosedural, kecuali ada tekanan publik dan politik yang besar. PDIP sendiri tampaknya lebih fokus pada isu lain, seperti menolak ekspansi TNI ke kementerian sipil.
Revisi UU TNI yang menyerahkan MRO ke Kemenhan memiliki risiko, terutama dalam hal efisiensi dan potensi korupsi. Namun, secara politis, kecil kemungkinan UU ini akan direvisi kembali dalam waktu dekat. Kritik Connie bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan DPR untuk memastikan sistem MRO tetap akuntabel dan efektif dalam mendukung kesiapan tempur TNI.
Mengingat situsi global sekarang, khususnya di Laut China Selatan, juga dengan adanya pergerakan China yang semakin sengit ke perairan Taiwan, Indonesia harus segera membenahi birokrasinya, Â khususnya dalam konteks MRO. Kalau memang sudah final UU-nya, seyogyanya Menhan dan Panglima TNI berkoordinasi bagaimana sebaiknya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang diperlukan disini agar peluang untuk korupsi dapat dicegah dengan katakanlah masing-masing matra TNI dapat menempatkan orang kepercayaannya Kemenhan.
Jika revisi UU TNI sudah final, maka langkah berikutnya adalah memastikan implementasinya tidak menghambat kesiapan tempur dan tidak membuka celah korupsi. Dalam konteks geopolitik saat ini, terutama di Laut China Selatan dan perairan Taiwan, kesiapan pertahanan Indonesia menjadi prioritas utama.
Sinkronisasi petunjuk pelaksanaan dan teknis (Juklak & Juknis)
Menhan dan Panglima TNI harus segera menyusun regulasi turunan yang jelas terkait mekanisme pengelolaan MRO. Harus ada transparansi dalam pengadaan dan perawatan alutsista, termasuk audit berkala oleh lembaga independen.m
Penempatan perwakilan matra di Kemenhan
Agar tidak terjadi monopoli dalam pengambilan keputusan, masing-masing matra bisa menempatkan personel kepercayaan di unit-unit strategis terkait MRO di Kemenhan.
