Penguatan kewenangan OJK melalui UU ini seharusnya memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk penyidikan kasus pidana keuangan. Namun, penegakan hukum yang lamban mengurangi efektivitas regulasi tersebut.
Dampak ekonomi makro
Dalam situasi ekonomi yang sedang lesu, kasus ini dapat memperburuk kondisi dengan penurunan likuiditas sektor keuangan. Fraud dan kegagalan perusahaan keuangan dapat memicu penarikan dana besar-besaran oleh investor, memperketat likuiditas di pasar keuangan.
Banyak startup fintech, termasuk Investree dan TaniFund, mendukung pembiayaan UMKM. Kolapsnya perusahaan-perusahaan tersebut dapat menghambat akses pendanaan bagi sektor produktif.
Kepercayaan masyarakat terhadap instrumen investasi digital bisa menurun, memperlambat adopsi layanan keuangan berbasis teknologi.
Rekomendasi Langkah Strategis
Untuk mengatasi masalah ini dan memitigasi dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, langkah berikut dapat dipertimbangkan.
Pemerintah dan OJK harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus fraud dengan cepat, termasuk mempercepat pencarian DPO seperti Adrian Gunadi.
Implementasi sistem pengawasan berbasis teknologi (RegTech) dan audit independen secara berkala untuk mendeteksi potensi fraud.
Publikasi perkembangan penyidikan secara terbuka untuk memulihkan kepercayaan publik dan investor.
Sosialisasi terkait risiko investasi fintech serta penjelasan tentang perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh OJK.
