Pendaftaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi -- KH Ma'ruf Amin sudah dilakukan kemarin, Senin (21/08/2018). Dengan memakai moge (motor gede), para sekjen mendaftarkan TKN dimana dalam strukturnya ada muncul nama Menteri Sri Mulyani sebagai anggota Dewan Pengarah. Entah sudah ada persetujuan dari Presiden Jokowi atau tidak, Sri Mulyani kini ditarik namanya dari daftar TKN.
Ditariknya nama Sri Mulyani dikonfirmasi langsung oleh beliau saat memberi keterangan terkait penarikan dirinya dari struktur TKN. Menteri Sri memberikan alasan bahwa penarikan dirinya atas permintaan Presiden karena adanya kepentingan bangsa yang lebih besar untuk ditanganinya.
"Presiden melihat kepentingan lebih besar dari sisi perekonomian. Saya memang selama ini kan sudah menyampaikan saya fokus ke keuangan negara. Menurut saya, memang situasi membutuhkan perhatian penuh," kata Sri Mulyani di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/8/2018).
Menanggapi apa yang menjadi keputusan Presiden Jokowi, Ketua Umum Ormas Projo, Budi Arie Setiadi mengatakan keputusan tersebut sangat tepat diambil karena kondisi ekonomi dunia penuh guncangan, termasuk perang dagang antarnegara besar. Kondisi ini memang sangat membutuhkan perhatian penuh menteri keuangan.
"Baguslah. Sudah seharusnya begitu. Menteri Keuangan kan punya tanggung jawab sangat besar dalam mengelola keuangan negara, apalagi di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global," ujar Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, kepada wartawan, Selasa (21/8/2018).
"Sangat bagus Menkeu dan seluruh jajaran pemerintahan yang mengelola anggaran besar untuk tidak menjadi partisan. Pemerintahan yang bersih dan bekerja nyata sudah tertanam di sanubari rakyat. Jangan dikotori dan dinodai kepentingan sempit dan jangka pendek," pungkas Budi.
Saya sendiri melihat masuknya nama Sri Mulyani kurang bijak jika melihat kondisi perekonomian kita saat ini. Apalagi, tidak sedikit sebenarnya nama ekonom yang bisa dijadikan anggota Dewan Pengarah untuk melakukan counter  serangan soal ekkonomi. Toh, tanpa masuk TKN, Sri Mulyani tetap saja secara struktur pemerintahan harus menjawab setiap kritik yang ada.
Karena itu, perintah Presiden Jokowi sangatlah tepat dan kiranya hal ini bisa diterima oleh TKN karena tentu saja yang harus diprioritskan adalah kepentingan bangsa dan negara.
