Dilema Presidensialisme

Mekanisme Check dan Balances

Pemilu 2019 sebagai proses memperkuat presidensialisme, mengembalikan tugas dan kewenangan presiden sebagaimana semangat dari konstitusi dan konsep presidensialisme itu sendiri. Walaupun secara teortitis terdapat keraguan keberhasilan presidensialisme di era sistem multi partai. Presidensialisme yang di jalankan menjadi ciri tersendiri membangun sebuah bangsa dan negara demokratis sebagaimana keberhasilan di negara-negara lain (baca: keberhasilan presidensialisme). Memperkuat presidensialisme dibarengi dengan penguatan peran dan relasi kedua lembaga guna tercipta mekanisme check and balance.      

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, baik dan bersih (good and clear Governance) membutuhkan pengawasan dari legislatif, fungsi inilah sebagai dasar parlemen memastikan implementasi kebijakan (presiden dan menteri) sesuai dengan regulasi dan amanat rakyat. Proses pengawasan legislatif dimaknai sebagai spirit bersama membangun sistem pemerintahan demokratis dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Fungsi pengawasan parlemen bukan dimaknai sebagai proses mencari kesalahan dan kekurangan guna menyerang pemerintah. Presidensialisme bernilai ketika proses check and balances berlangsung efektif dan konstruktif atas dasar nilai-nilai tatakelola pemerintahan. Kedua lembaga ini harus menjalin kerjasama dan komunikasi demi kelancaran urusan publik, menghindari adanya dominasi kepentingan yang menimbulkan konflik.

 Relasi presiden dan parleman harus didorong pada aspek peningkatan kinerja dan profesionalisme sehingga kedua lembaga tersebut berjalan sesuai tugas dan kewenangan. Mekanisme check and balancessebagai sikap proteksi terhadap otoretiarismedan sentralisasi kekuasaan sebagaimana presiden di era Orde lama dan Orde Baru. Untuk itu presidensialisme multipartai harus menghasilkan kepemimpinan demokratis,  kemampuan mengelola negara dan pemerintahan tanpa kehadiran politik akomodatif, kompromistik, dan transaksional. Presiden yang berdiri kokoh di atas nilai-nilai demokrasi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, mandiri dan efektif.