Mohon tunggu...
Nusafakta
Nusafakta Mohon Tunggu... Pimpinan Redaksi Portal Berita Online Nusafakta

Pemerhati isu sosial, politik, dan pembangunan daerah. Aktif menulis untuk mengangkat suara masyarakat dan mengedepankan jurnalisme yang mendidik dan berimbang. Fokus pada konten edukatif, kebijakan publik, dan perkembangan wilayah Banten.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Memo Titipan Calon Siswa, Wakil Ketua DPRD Banten PKS Disorot: Dugaan Intervensi SPMB 2025 Mencuat

29 Juni 2025   20:44 Diperbarui: 29 Juni 2025   21:01 198
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto. Memo Wakil Ketua DPRD Banten diduga Titip siswa selama SPMB  Banten 2025 { Foto Instagram anak SMA tangerang) 

Banten --- Publik dihebohkan dengan beredarnya sebuah foto memo bertandatangan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Dr. H. Budi Prajogo, S.E., M.Ak., dari Fraksi PKS, yang diduga kuat memuat permintaan khusus dalam proses penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025.

Dalam gambar yang ramai diperbincangkan, terlihat jelas dokumen resmi dengan kop surat, stempel basah, dan kartu nama sang legislator terlampir di sudut kertas. Memo tersebut secara gamblang berisi permohonan agar panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) membantu calon siswa yang disebutkan.

Baca Juga : Prabowo Kuasai 300 Ribu Hektare Tambang Ilegal: Rp700 Triliun Uang Negara Diselamatkan

Meski pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi, kemunculan dokumen ini memicu spekulasi bahwa praktik "titip-menitip" masih terjadi di balik proses seleksi yang seharusnya menjunjung tinggi asas objektivitas, transparansi, dan keadilan.

Sejumlah warganet pun bereaksi keras. Mereka menilai tindakan semacam ini melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga pendidikan maupun DPRD sebagai representasi rakyat.

Baca Juga : Mengais Emas, Menghancurkan Alam: Fakta Mengerikan Tambang PT SBJ yang Terekam Kamera

Pengamat kebijakan publik juga mengingatkan bahwa intervensi pejabat, meskipun bersifat rekomendasi, kerap menimbulkan tekanan psikologis kepada panitia seleksi dan berpotensi mencederai semangat reformasi birokrasi.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Dr. H. Budi Prajogo maupun pihak DPRD Banten. Masyarakat menanti klarifikasi yang lugas dan transparan agar isu ini tak semakin liar berkembang.

Apakah praktik titipan seperti ini hanyalah "tradisi lama" yang masih dipertahankan, atau justru alarm bagi perbaikan sistem penerimaan siswa baru ke depan? Publik berhak mendapatkan jawaban.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun