Pemohon kasasi menilai telah terjadi sikap memihak, berat sebelah, tidak adil dan tak berimbang hingga pada akhirnya memberikan pertimbangan tak adil juga bagi pemohon kasasi.
Restu Widiastuti juga menilai majelis peradilan tingkat pertama dan banding telah melakukan tindakan melampaui batas wewenangnya hingga melahirkan putusan yang salah dan bertentangan. Disebutkan dalam putusan bahwa akta notaris merupakan produk yang dibuat profesi lain yang diakui secara sah sesuai hukum. Dengan begitu majelis hakim seharusnya tidak bisa mengatakan akta tersebut batal demi hukum. Melainkan hanya bisa menyatakan akta cacat hukum. Itu berarti majelis hakim telah mengabulkan apa yang tidak diminta oleh termohon kasasi atau dalam hal ini penggugat.
Berdasarkan berbagai kekurangan di tingkat pertama dan banding tersebut, pemohon kasasi meminta Ketua MA dan majelis hakim agung selanjutnya agar memberikan pertimbangan hukum berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku sehingga terjamin adanya kepastian hukum itu sendiri. Dengan begitu, sesuai keadilan, majelis hakim agung diminta agar mengabulkan permohonan kasasi seluruhnya dan membatalkan putusan PN Jakarta Barat serta putusan PT DKI Jakarta yang tentu saja dengan terlebih dahulu mengabulkan eksepsi pemohon kasasi dan menolak gugatan termohon kasasi.
Termohon kasasi Ang Kyad Padma Adhirama maupun penasihat hukumnya yang berusaha dimintai tanggapan atas permohonan kasasi Yumianto, belum berhasil. Begitu juga Humas PN Jakarta Barat maupun PT DKI Jakarta. Â Namun kepaniteraan PN Jakarta Barat mengisyaratkan bahwa termohon kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi.
Yumianto bekerja sama dengan terikat perjanjian dengan PT Pesona Sahabat Rumiri (PSR) untuk bebaskan lahan 10 ha di Desa Cikuda, Parung Panjang, Bogor. Dalam perjanjian Yumianto yang membeli secara langsung tanah tersebut dari pemiliknya/warga baru kemudian dibeli lagi oleh PT PSR.
Yumianto ternyata dapat membebaskan lahan 11 ha lebih dari yang disepakati. Dari yang 10 ha tersebut, sekitar 1,5 ha diantaranya ditolak PT PSR dengan alasan lahan tersebut milik PT Â Badra/PT PMS. Padahal seluruh lahan tersebut (11 ha) telah dilakukan pelepasan hak dari warga dan dibayar lunas seluruhnya oleh Yumianto.
