Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk melindungi data dari akses ilegal, perubahan, atau pengungkapan tanpa izin. Kegagalan dalam melindungi data ini bukan sekadar kesalahan teknis, tapi juga bisa dianggap kelalaian serius yang bisa berujung pada tanggung jawab hukum. Dalam perspektif hukum, ini bisa dikategorikan sebagai culpa lata unconscious, yaitu kelalaian yang sangat berat dan berdampak hukum pidana.
Selain etika, tata kelola perusahaan harus memegang peranan penting dalam mencegah risiko seperti ini. Chen (2020) dalam bukunya menegaskan bahwa tata kelola digital harus menjadi jantung pengawasan dalam perusahaan modern. Dengan kata lain, pengelolaan risiko keamanan data harus diperlakukan setara dengan pengelolaan risiko finansial atau operasional lainnya. Apalagi di era digital, data sudah menjadi salah satu aset terpenting yang menentukan keberlangsungan bisnis.
Salah satu hal yang paling dirasakan oleh pengguna adalah kurangnya transparansi dari Tokopedia setelah kebocoran data tersebut terjadi. Tidak adanya pemberitahuan resmi secara cepat dan jelas membuat banyak pengguna merasa diabaikan dan tidak dilindungi. Padahal, pemberitahuan yang cepat dan jujur adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan yang hilang.
Transparansi bukan hanya soal memberikan informasi, tetapi juga soal bagaimana perusahaan bertanggung jawab dan bersikap terbuka mengenai risiko dan masalah yang dihadapi. Ketika perusahaan berusaha menutup-nutupi masalah, yang terjadi justru memperparah kekecewaan dan keraguan publik. Dalam tata kelola yang baik, keterbukaan adalah fondasi utama untuk menjaga hubungan yang sehat antara perusahaan dan pelanggan.
Lebih dari Teknologi: Budaya Perusahaan yang Harus Berubah
Mengatasi kebocoran data tidak cukup dengan hanya memperkuat sistem teknologi seperti enkripsi atau firewall. Ini juga soal membangun budaya perusahaan yang sadar dan bertanggung jawab terhadap perlindungan data. Setiap orang dalam organisasi harus merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keamanan data.
Budaya perusahaan yang sehat mendorong karyawan di semua level untuk tidak hanya menjalankan prosedur, tapi juga memahami pentingnya data pribadi bagi pengguna. Jika hal ini tertanam dengan baik, maka perusahaan akan lebih siap menghadapi ancaman keamanan dan dapat merespon dengan cepat dan tepat saat terjadi insiden.
Selain perusahaan, kita sebagai pengguna juga punya peran penting dalam menjaga keamanan data pribadi. Jangan sampai kita hanya pasif dan menyerahkan data begitu saja tanpa tahu bagaimana data itu digunakan. Membaca dan memahami kebijakan privasi, menolak jika ada hal yang tidak kita setujui, serta menggunakan fitur kontrol data yang disediakan adalah langkah sederhana tapi sangat krusial.
Kita juga harus lebih kritis dan waspada terhadap berbagai permintaan data yang muncul, terutama jika tidak jelas tujuan penggunaannya. Masyarakat yang lebih sadar akan hak-haknya akan mendorong perusahaan untuk semakin memperhatikan aspek etika dan tata kelola data.
Peran Pemerintah dan Regulasi yang Lebih Tegas
Pemerintah sebagai regulator punya peran sentral dalam melindungi data pribadi masyarakat. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mulai diberlakukan di Indonesia adalah langkah maju yang patut diapresiasi. Namun, aturan tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang tegas tidak akan efektif.
