Ia menilai Presiden menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Megawati tidak punya rekam jejak di dunia riset dan teknologi.Â
Jadi, seharusnya, yang menjabat posisi tersebut adalah ilmuwan/peneliti terkemuka berkaliber internasional.Â
Dewan pengarah harus orang yang punya nama dalam riset dan inovasi, bukan politisi, bukan juga pengusaha.
"Itu juga jika BRIN serius mau melakukan riset atau inovasi unggul," katanya dalam webinar Persoalan Tata Kelola BRIN dan Masa Depan Penelitian Indonesia, di channel YouTube Narasi Institute, Jumat, 7 Januari 2022.
Sekretaris Menteri Riset Teknologi periode 2004-2009, Abdul Malik, dalam diskusi yang sama, mengaku heran ketika pemerintah melebur lembaga penelitian. Menurutnya, tidak semua lembaga penelitian dapat digabung ke dalam BRIN, karena setiap institusi memiliki fungsi yang berbeda.
"Saya juga heran ketika kemudian solusinya adalah penggabungan berbagai macam lembaga penelitian. Kita harus cermat melihat sejarahnya dulu, awal mulanya untuk apa, dimaksudkan untuk apa, perjalanannya sejarahnya seperti apa," tukasnya.
Salah satu tokoh Nahdlatul Ulama Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil, menilai Megawati adalah sosok politik, bukan sosok riset dan pengetahuan.
"Bagi saya, mengangkat Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN adalah "skandal pengetahuan" di Indonesia. Megawati adalah sosok politik, bukan sosok riset dan pengetahuan," cuitnya, sehari setelah pelantikan, Kamis, 14 Oktober 2021.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ex officio Ketua Dewan Pengarah BRIN adalah keputusan tepat.
"Karena riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi bangsa agar Indonesia benar-benar berdaulat, berdikari, dan bangga dengan jati diri kebudayaannya," kata Hasto dalam keterangannya, Rabu, 13 Oktober 2021, sebagaimana saya kutip dari tempo.co.
Selama ini, kata Hasto, Megawati konsisten menyuarakan pentingnya penguasaan ilmu-ilmu dasar, riset, dan inovasi serta terus memperjuangkan peningkatan anggaran penelitian 5 persen dari produk domestik bruto (PDB).
