Jadi, masih bisa diterima logika saya jika pada 22 Maret 2018, Jokowi melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Nah, ini, bolehlah.
Baca juga: BRIN dalam Pusaran Politik?
Mega dilantik bersama sejumlah tokoh, seperti Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma'arif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, dan Muhammad Mahfud MD.
Tapi..., menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)? Aduh, ini mah tidak tepat. Ini menurut saya ya sebagai orang awam.Â
Menurut saya, ini bukan persoalan pintar atau tidak. Tetapi lebih kepada berkompeten atau tidak ia menduduki jabatan itu?Â
Ini bukan masalah Megawati semata, siapa pun itu kalau diamanahkan menduduki jabatan ya harus ahlinya.Â
Nih seperti saya, anggap saja saya pintar. Saya juga lulusan perguruan tinggi. Lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi. IPK saya juga lumayanlah, tiga koma.Â
Tapi, jika saya ditempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan kompetensi saya, apa tidak akan membuat kacau? Terlebih jika posisi saya itu menyangkut kepentingan banyak orang.Â
"Saya bilang yang nyuruh saya Presiden Jokowi. Emangnya mau saya sendiri, aneh toh?" begitu kata Megawati menjawab kritikan kepada dirinya dalam pidato pembukaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-49 PDI-P, Senin, 10 Januari 2022, sebagimana saya kutip dari kompas.com.
Ya memang yang mengangkat Megawati sebagai Dewan Pengarah BRIN adalah Presiden Joko Widodo. Tetapi, sebagai sosok negarawan, Megawati kan bisa menyampaikan pandangannya ke Presiden.Â
Terlebih Jokowi adalah kadernya di partai. Jadi, apapun yang disampaikan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP pasti akan diturutinya.
