Luhut: 3 Pihak Ingin Lengserkan Jokowi

Baru-baru ini muncul sebaran di media sosial yang mengatasnamakan Jend. (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan. Karena tahun politik, biasanya saya mengacuhkan saja sebaran tersebut. Tapi, ketika saya mengecek lagi isinya, ada paparan yang menarik.

Menko Luhut memaparkan bahwa ada berbagai upaya untuk mengganggu ketertiban dan keamanan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sah secara konstitusional. Menurut Luhut, ada 3 kelompok yang sangat ingin menggulingkan Presiden Jokowi.

Pertama adalah pihak yang kekeringan karena tidak bisa korupsi. Pemerintahan Jokowi sangat ketat dalam penggunaan dan pengawasan anggaran sehingga mampu membuat para koruptor kelaparan. Padahal mereka sudah investasi besar-besaran untuk mendapatkan kursi jabatan. Menurut mantan Ketua KPK Antasari Azhar, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia baik bukan karena banyaknya OTT (Operasi Tangkap Tangan), melainkan karena peningkatan pelayanan publik yang semakin baik dan bersih.

Masyarakat juga bisa mengawasi secara langsung proses pembangunan yang tengah berjalan. Senada dengan Antasari, Staf Khusus Presiden yang juga mantan juru bicara KPK Johan budi Sapto Prabowo mengungkapkan bahwa Presiden menempatkan KPK tidak hanya aktif dalam tindakan penanggulangan dan pemberantasan korupsi, tetapi juga mulai di hulu pada level pencegahan. Upaya tersebut berbuah manis lewat IPK Indonesia yang meningkat, dari awalnya 34 di tahun 2014, naik menjadi 38 di tahun 2018. Semakin tinggi nilai IPK maka semakin bersih dari korupsi.  

Kedua adalah orang-orang yang ingin membajak NKRI menggunakan agama. Telah kita ketahui bersama bahwa banyak kelompok radikal yang menunggangi salah satu Paslon di Pilpres 2019. Mereka inginkan ideologi negara ini berubah sesuai dengan paham yang mereka anut. Dukungan kelompok radikal ini bisa terlihat dari safari politik Prabowo di Cianjur yang menggunakan mobil Chep Hernawan, donator 156 WNI untuk diterbangkan ke Suriah menjadi ISIS. Contoh lainnya adalah bendera organisasi terlarang HTI yang turut berkibar saat kampanye Prabowo di Manado.

Ketiga, pihak-pihak yang takut terjerat hukum. Upaya untuk bersih-bersih tengah dilakukan presiden Jokowi. Sehingga banyak pihak yang merasa terancam akan terjerat hukum. Mereka pun berdemo untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi, karena hanya dengan menggulingkan Jokowi mereka dapat selamat dari jeratan hukum. Kita bisa lihat contoh dari kasus korupsi korporasi yang sempat menyeret Cawapres Sandiaga dan PT DGI nya. Tapi selalu saja dia dapat berkelit dari jeratan hukum. Naiknya dia di pentas Pilpres seakan juga berikan sinyal akan adanya ketakutan yang terendus di sini. Ketakutan akan skandal besar yang akan terkuak di pemerintahan Jokowi selanjutnya.

Kesamaan tidak suka dengan pemerintahan Jokowi ini pula yang menyebabkan mereka bahu membahu dalam menggulingkan presiden Jokowi. Upaya terstruktur telah mereka jalankan yakni dengan membangun konflik SARA lewat berita-berita HOAX dan rasis yang tersebar di media sosial. Bahkan sempat beberapa anggota TNI aktif yang ikut termakan isyu itu. Propaganda tersebut telah terendus oleh Panglima TNI Hadi Tjahjanto, sehingga ia pun sempat menyatakan beberapa waktu yang lalu bahwa bagi pihak yang mengganggu demokrasi, Pancasila, UUD 45, dan stabilitas negara, maka harus berhadapan dengan TNI.

Sebaran dari Luhut tersebut benar juga adanya karena Pemilu saat ini terasa sangat berbeda. Seakan-akan ada gerakan masif dan terstruktur untuk menggulingkan Pemerintahan Jokowi. Gerakan yang besar kemungkinan dilakukan oleh pihak yang tidak menyukai Presiden, yakni pihak koruptor, pihak yang ingin mengubah ideologi Pancasila, dan pihak yang takut akan jeratan hukum.

Sumber:

1. Beritasatu [Antasari: Pencegahan Korupsi Era Jokowi Sangat Terasa]

2. VOA Indonesia [Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik, Bukti Keseriusan Pemberantasan Korupsi?]

3. Tirto [Prabowo, Isu Khilafah, dan Sejarah Gerakan Islam Politik Indonesia]

4. Viva [Bekas Perusahaan Sandiaga Uno Didakwa KPK Korupsi Banyak Proyek]