Demokrasi secara umum merupakan bentuk atau sistem pemerintahan dimana seluruh rakyatnya turut serta memerintah melalui wakil -- wakilnya. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat", definisi tersebut yang kini kita gunakan dalam menjalankan demokrasi di Indonesia.
sejak merdeka tahun 1945 indonesia telah beberapa kali mengganti model demokrasinya. Secara umum, periode demokrasi dapat dibagi menjadi empat, yaitu :
1. Demokrasi Parlementer (1945 -- 1959)
2. Demokrasi Terpimpin (1959 -- 1965)
3. Demokrasi Pancasila / Orde baru (1965 -- 1998)
4. Demokrasi Transisi / Reformasi (1998 -- Sekarang)
Yuk kita bahas satu persatu demokrasi diatas!
1. Demokrasi Parlementer (1945 -- 1959)
Masa ini merupakan masa dimana Indonesia pertama kali menganut sistem demokrasi parlementer atau yang biasa disebut liberal. Masa demokrasi liberal membawa dampak yang  cukup besar di Indonesia karena memengaruhi keadaan, situasi, dan kondisi politik pada saat itu. Masa ini juga merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Munculnya sistem parlementer di Indonesia karena jatuhnya cabinet presidensial pertama pada 14 November 1945 yang disebabkan oleh keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X/1945 pada 16 Oktober 1945.Â
Demokrasi parlementer memiliki beberapa karakteristik, yang pertama sistem multipartai. Parlemen terdiri dari wakil wakil partai yang berasal dari beragam aliran atau ideology, ada politik islam, nasionalis dan non islam. Namun, dominannya politik aliran membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Karakteristik demokrasi parlementer yang kedua yaitu basis sosial ekonomi  yang masih sangat lemah, ini menjadi penyebab gagalnya demokrasi parlementer. Yang ketiga yaitu pengawasan ketat dari parlemen hal ini menyebabkan akuntabilitas pejabat negara sangat tinggi instabilitas politik dan pemberontakan diberbagai daerah. Yang keempat parlemen pemegang kekuasaan politik terbesar, dalam sistem inii presiden bertanggung jawab kepada DPR dan sistem perwakilan menggunakan sistem bicameral yaitu MPR dan DPR. Yang kelima Kabinet Pemerintahan Koalisi tidak stabil.
      2. Demokrasi Terpimpin (1959 -- 1966)
