Pada bagian Summary atau ringkasan pada subbab Nanotech: entering the
environmental claims repertoire? (Nanoteknologi: memasuki khasanah klaim lingkungan?) menjelaskan adanya analisis dan berbagai bentuk kontra dari adanya nanoteknologi terdapat kutipan pada bagian:
"Environmental activist groups compete online through hyperlinks ("hyperlink capital") and framing strategies to influence debates. Research by Ackland and O'Neil (2008) shows that environmentalbio/biotechnology groups are more active in discussing emerging issues like nanotechnology compared to established environmental-global and environmental-toxic groups. The ETC
Group, a key player, frames nanotechnology risks with terms like "atomtech" and "nanotoxicity."Â
Other leading groups in opposing nanotechnology include Organic
Consumers, Environmental Defense, and Greenpeace UK. Similarly, Huey (2005) identifies the ETC Group (formerly RAFI) as central to antinanotechnology discourse, alongside Greenpeace and PureFood (Consumers' Union), which emphasize anti-GMO frames such as
rights, health safety, and environmental risks. Other organizations like Friends of the Earth and the Union of Concerned Scientists also oppose both agricultural biotechnology and nanotechnology."
Persaingan kelompok aktivis lingkungan dalam ruang daring sebagai bentuk pertarungan simbolis dan organisasional untuk memperebutkan pengaruh. Melalui
analisis hyperlink dan pembingkaian wacana, kelompok-kelompok seperti ETC Group, Greenpeace, dan Environmental Defense berupaya menguasai narasi seputar isu-isu baru seperti nanoteknologi dengan menciptakan istilah-istilah seperti "nanotoksisitas"
atau "teknologi atom". Perbedaan fokus antara kelompok lingkungan-bio (yang lebih responsif terhadap isu teknologi baru) dan kelompok lingkungan-global (yang lebih tradisional) menunjukkan dinamika pergerakan lingkungan dalam merespons perkembangan sains. Analisis jaringan web mengungkapkan bagaimana kelompok seperti ETC Group mendominasi wacana anti-nanoteknologi dengan strategi pembingkaian risiko, sementara organisasi lain seperti Organic Consumers atau Friends of the Earth mengikuti kerangka berbeda seperti hak konsumen atau keamanan pangan. Pendekatan ini menekankan bagaimana aktivisme daring tidak hanya tentang pertukaran informasi, tetapi juga perebutan makna dan otoritas wacana.
BAGIAN 16: Sustainable consumption: developments, considerations and new directions Emma D. Hinton and Michael K. Goodman. (Konsumsi berkelanjutan: perkembangan, pertimbangan, dan arah baru Emma D. Hinton dan Michael K. Goodman)
Pada tahun 1997, ketika edisi pertama dari buku pegangan ini diterbitkan, keterlibatan akademik dengan konsep konsumsi berkelanjutan (Sustainable
Consumption/SC) masih terbatas. Sejak saat itu, para akademisi dari berbagai disiplin ilmu---geografi manusia, geografi lingkungan, sosiologi, kebijakan dan adaptasi lingkungan---telah berkontribusi dalam penelitian dan penulisan yang berkembang pesat dan secara teoritis serta empiris kaya dalam bidang ini. Selain itu, telah terjadi perkembangan besar dalam pendekatan internasional dan nasional terhadap SC, mulai dari pendekatan berbasis pasar seperti konsumerisme etis (ethical consumption), hingga kebijakan publik yang berakar pada ekonomi perilaku yang bertujuan mengubah perilaku warga negara. Seperti yang diungkapkan oleh Jackson (2007: xi), konsumsi kini merupakan 'bentuk baru pemerintahan warga negara'.
"Consumption as a growing form of 'green governmentality' (Rutherford, 2007) -- in addition to how SC itself is and should be governed -- has become a key interest throughout much of the relatively well-off 'society of consumers' (Bauman, 2007) in the industrial North, and for many (e.g. Local Environment, 2008), is
deeply marred by the continuing inequalities inherent in its uptake."
SC telah menjadi bagian dari wacana kebijakan arus utama, dengan strategi dari tingkat lokal hingga internasional---seperti Uni Eropa, OECD, dan Agenda 21 PBB---bertujuan untuk mempengaruhi keputusan konsumsi individu dan kolektif demi keberlanjutan lingkungan dan sosial. Bahkan di Amerika Serikat, negara yang dikenal sebagai simbol konsumsi industri dan budaya individualisme, terdapat minat baru terhadap SC (Spaargaren & Cohen, 2009: 85), meskipun didorong lebih oleh pertimbangan ekonomi ketimbang ekologi. Bab ini bertujuan memberikan tinjauan atas perkembangan ini, dengan menyoroti tiga bidang penting: pertama, alasan pentingnya
SC dan kontribusinya terhadap keberlanjutan secara luas; kedua, evaluasi
perkembangan konseptual dan kebijakan terkini dalam SC; dan ketiga, saran arah baru untuk keterlibatan dan penelitian lebih lanjut. Pertama-tama, kami menyajikan refleksi singkat tentang definisi dan tujuan SC, lalu membahas bentuk-bentuk konsumsi yang muncul dan dinormalisasi---seperti konsumsi etis dan 'gaya hidup berkelanjutan'---serta
peran SC dalam pembangunan global. Kami juga membahas bagaimana politik konsumsi berkelanjutan berkembang dalam berbagai bentuk dan dengan fokus yang berbeda, dari perubahan perilaku individu hingga struktur sistemik produksi dan konsumsi.Â
Perkembangan KebijakanÂ
Ketika edisi pertama buku pegangan ini diterbitkan, konsumsi berkelanjutan (SC) baru saja mulai masuk ke dalam agenda kebijakan internasional. Satu dekade sebelumnya, pemerintah dan lembaga internasional mulai merespons prinsip-prinsip Agenda 21, khususnya Bab 4. Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (KTT Bumi) di Rio tahun 1992 menetapkan komitmen global terhadap konsumsi dan produksi berkelanjutan. Sejak saat itu, kebijakan internasional dan nasional terus berkembang dalam bentuk berbagai deklarasi dan strategi. KTT Bumi diikuti oleh serangkaian pertemuan, seperti KTT Rio+5 tahun 1997 dan KTT Dunia tentang
Pembangunan Berkelanjutan (WSSD) di Johannesburg tahun 2002. Pada konferensi tersebut, konsumsi dan produksi berkelanjutan ditegaskan kembali sebagai komitmen global melalui pengembangan Agenda 21 dan Kerangka Sepuluh Tahun Program Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (10YFP). Tujuannya adalah mengembangkan
pola konsumsi yang efisien sumber daya dan rendah karbon, sembari mengurangi
kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Pendekatan ini mengintegrasikan dimensi sosial dan ekonomi dengan fokus utama pada pembangunan berkelanjutan.
"The continuing engagement of this international policy focus on SC is ostensibly encouraging. Yet despite naming the changing of unsustainable patterns of production and consumption as one of the top three priorities for the next two to three decades, the relevant
sections of the Johannesburg Plan of Implementation (UN, 2002) have been criticized for paying only scant attention to SC, for having it phrased in the weakest possible language and for emphasizing energy efficiency over alternative approaches. Further, these sections of the
Plan were apparently included only after controversial discussions about any reference to SC at all (Fuchs and Lorek, 2005)."
Secara nasional, berbagai negara merespons agenda ini melalui strategi
kebijakan masing-masing. Inggris, misalnya, mulai menunjukkan minat yang lebih serius terhadap SC sejak tahun 1999, dengan pembentukan Kelompok Kerja Konsumsi Berkelanjutan sebagai bagian dari Komisi Pembangunan Berkelanjutan Inggris. Ini diikuti oleh pembentukan Unit Konsumsi Berkelanjutan di Departemen Lingkungan, Pangan, dan Urusan Pedesaan (DEFRA). DEFRA kemudian menerbitkan dokumen strategi utama, seperti Strategi Pembangunan Berkelanjutan dan Strategi Konsumsi dan
Produksi Berkelanjutan Inggris. Perkembangan ini memperlihatkan peningkatan perhatian pemerintah terhadap SC, baik dalam bentuk kebijakan langsung maupun dalam kerangka yang lebih luas, seperti perubahan iklim dan efisiensi energi. Namun, seperti yang dicatat oleh Hobson (2004), banyak dari kebijakan ini masih bersifat simbolis
dan menunjukkan sedikit perubahan nyata.
Memahami dan Mengatur Tanggung Jawab
Salah satu tantangan utama dalam kebijakan SC adalah bagaimana memahami dan mengatur tanggung jawab atas tindakan konsumsi. Secara umum, strategi kebijakan SC cenderung menekankan pada perilaku individu dan perubahan gaya hidup, yang memunculkan wacana bahwa tanggung jawab utama untuk keberlanjutan ada di tangan konsumen. Pendekatan ini sering kali bersifat normatif dan menyiratkan bahwa individu dapat 'memilih dengan benar' melalui pilihan konsumen. Namun, kritik telah muncul bahwa pendekatan ini mengabaikan struktur ekonomi dan sosial yang membatasi pilihan tersebut, serta gagal mengatasi kekuatan sistemik yang lebih besar. Kebijakan publik yang efektif dalam mendukung SC harus menciptakan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang memungkinkan praktik konsumsi berkelanjutan. Ini termasuk menghubungkan nilai-nilai etis dengan struktur pasar dan sistem produksi, serta
menyediakan infrastruktur dan insentif untuk memfasilitasi pilihan yang lebih
berkelanjutan. Beberapa inisiatif kebijakan yang lebih progresif mencoba mendorong perubahan struktural dengan mengintegrasikan SC ke dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, transportasi, dan perumahan. Namun, banyak kebijakan tetap terjebak dalam pendekatan perilaku individualistik, tanpa dukungan sistemik yang kuat.
Pendidikan, Informasi, dan Perubahan Sikap
