Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia sedang gencar-gencarnya dalam pembangunan infrastruktur. Jika dahulu pemerintah dominan dalam pembangunan infrastruktur di kota-kota besar seperti di wilayah JABODETABEK. Namun sekarang pemerintah telah mulai membangun infrastruktur di daerah-daerah. Pembangunan tersebut dapat berupa jalan, jembatan, jalan tol, transportasi umum, sekolah, rumah sakit, air bersih dan masih banyak lagi. Dengan adanya pembangunan infrastruktur, pemerintah mengharapkan akan terjadinya pertumbuhan perekonomian di setiap daerah. Â Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat meningkatkan produktivitas dan perdagangan. Agar hal tersebut dapat terwujud maka pemerintah pusat sedang berusaha untuk meningkatkan ataupun memperbarui kualitas infrastruktur Indonesai saat ini.
Untuk terlaksananya pembangunan infrastruktur tersebut pastinya membutuhkan anggaran dengan jumlah yang tidak sedikit. Anggaran tersebut biasanya diberikan oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Namun jumlah anggaran yang telah diberikan oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sangat terbatas. Pemerintah daerah pun berusaha untuk mencari anggaran lain yaitu berupa pinjaman daerah. Dengan adanya pinjaman daerah, pemerintah daerah tidak bisa meminta anggaran saja secara langsung. Namun pemerintah daerah harus memenuhi syarat-syarat tertentu.
Dengan adanya pinjaman daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah yang membutuhkan anggaran lebih. Pinjaman daerah dapat menjadi jalan keluar untuk daerah yang kekurangan anggaran. Namun Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Emma Sri Martini mengatakan hanya sedikit daerah yang memanfaatkan pinjaman daerah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Padahal anggaran pinjaman daerah tersebut telah disiapkan untuk pemerintah daerah. Hal tersebut membuat pemerintah melakukan promosi agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tersebut juga akan berdampak positif yaitu meningkatkan perekonomian daerah-daerah yang telah memanfaatkan pinajaman tersebut dengan maksimal.
Emma juga mengatakan bahwa masih beberapa daerah saja yang dapat memanfaatakan pinjaman daerah tersebut untuk pembangunan infrastruktur. Contoh daerah-daerah yang memanfaatkan pinjaman tersebut yaitu Sulawesi, Sumatra, dan Jawa. Di daerah Jawa pun yang memanfaatkan pinjaman tersebut baru Temenggung dan Bangkalan. Pinjaman tersebut mayoritas digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah sakit dan jalan.
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) hanya menjadi alat penggerak pemerintah yang berada di bawah kementerian keuangan. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) memiliki tugas untuk mendukung pemerintahan daerah untuk menggunakan pinjaman daerah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Emma juga mengatakan bahwa sampai sekarang baru 50 daerah yang menggunakan pinjaman daerah. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) juga terus menambahkan total anggaran untuk pemerintah daerah untuk pemerintah daerah yang baru ingin menggunakan pinajamn daerah.
Pinjamaan daerah ini memang telah disiapkan untuk mencari sumber anggaran alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur pemerintah daerah. Pinjaman tersebut khusunya untuk daerah yang sulit untuk mencari pinjaman komersial. Lagi pula bunga pinjaman daerah relatif lebih kecil dibandingkan dengan pinajaman komersial. Pinjaman daerah ini memang telah ditanggung anggarannya oleh pemerintah pusat.
Walaupun demikian, pinajaman daerah yang dilakukan oleh daerah-daerah pastinya memiliki batasan pinjaman. Namun batas pinajamn daerah tersebut masih ada toleransi bergantunga dengan persetujuan kementerian keuangan. Kemeterian keuangan dapat mengizinkan dikarenakan pinjaman tersebut jika dimanfaatkan dengan baik akan berdampak baik kepada perekonomian daerah tersebut.
Masih banyak daerah yang memanfaatakan pinjaman daerah karena tidak teliti dalam melakukan proses mengajuan pijaman tersebut. Pinjaman ini juga harus meminta persetujuan dari DPRD sebab jika hanya mengandalkan APBD kemungkinan besar daerah tersebut dapat tertinggal dengan daerah-daerah lain yang pembangunan infarstrukturnya lebih maju dan baik.
Walaupun demikian, pada pinjaman daerah memiliki batas maksimal anggaran. Namun pemerintah daerah juga bisa meminta toleransi batas maksimal pinjaman jika mendapat persetujuan kementrian keuangan. Sehingga pemerintah mendukung daerah-daerah yang mempunyai kemauan untuk melakukan pembangunan infrastruktur di daerahnya. Dengan adanya pinjaman daerah yang telah disediakan oleh pemerintah, untuk melakukan pembangunan infrastruktur sektor publik sangat sesuai jika mencari anggaran dengan menggunakan pinjaman daerah yang sifatnya pinjaman dalam jangka panjang.
Selain itu, infrastruktur yang dibangun juga harus melakukan pertimbangan nilai ekonomi. Sehingga dapat memberikan penghasilan dan dapat menutupi pembayaran pokok dan bunga terhadap pinjaman daerah tersebut. Dalam pinjaman yang ditanggung oleh pemerintah daerah juga memerlukan pertimbangan  yang sangat teliti dalam memutuskan penggunaan dana tersebut untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut.  Dengan demikian nantinya pembangunan infrastruktur tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional.
NAMA : Muhammad Rizki Saputra
NIM : 181910501052
Dari judul perlu adanya perbaikan karena mengulang kata yang sama sehingga menyebabkan kerancuan makna yang ditangkap oleh pembaca. Masih Efektifkah Pinjaman Daerah Jika Terjadi Pembengkakkan Pinjaman Daerah? Mungkin (Pinjaman Daerah) yang di akhir bisa diganti dengan Anggaran supaya tidak menyebabkan kerancuan makna, isi yang terkandung dalam artikel ini belum sepenuhnya membahas judul yang ada di atas. Tidak dijelaskan regulasi tentang pinjaman daerah yang dilakukan oleh kota atau kabupaten yang sudah melaksanakan pinjaman daerah. Secara keseluruhan artikel ini cukup monoton karena yang dipaparkan hanya permasalahan pendanaan terkait pengadaan infrastruktur, tidak dijelaskan mekanisme pinjaman daerah nya, lalu tidak dijabarkan pula tekait pembengkakan dana akibat pinjaman daerah itu disebabkan oleh apa, sehingga hal inilah yang menyebabkan artikel ini belum tuntas membahas judul di atas.
Nama Pengkritik     : Siti Qomariyah
Nim               : 181910501023
Judul artikel yang dikritik : Masih Efektifkah Pinjaman Daerah Jika Terjadi Pembengkakan Pinjaman Daerah ?
- Menurut saya, dalam artikel anda judul dan isi tidak saling berkaitan. Isi dari artikel ini lebih menjelaskan tentang pinjaman daerah yang baru digunakan sedikit di seluruh daerah di Indonesia. Sehingga sebaiknya judulnya lebih berkaitan dengan daerah-daerah mana saja yang sudah menggunakan pinjaman daerah.
- Adanya kesalahan dalam penulisan kata di paragraf ke 7: pinajaman, Â pinajamn, bergantunga
- Mneurut saya artikel sudah seperti berita, maksudnya didalam artikel anda, anda menyebutkan nama/lembaga/dan lainnya didalam artikel untuk memperkuat berita.
Apakah Sudah Merata Pinjaman Daerah di Indonesia?
Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia sedang gencar-gencarnya dalam pembangunan infrastruktur. Jika dahulu pemerintah dominan dalam pembangunan infrastruktur di kota-kota besar seperti di wilayah JABODETABEK. Namun sekarang pemerintah telah mulai membangun infrastruktur di daerah-daerah. Pembangunan tersebut dapat berupa jalan, jembatan, jalan tol, transportasi umum, sekolah, rumah sakit, air bersih dan masih banyak lagi. Dengan adanya pembangunan infrastruktur, pemerintah mengharapkan akan terjadinya pertumbuhan perekonomian di setiap daerah. Â Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat meningkatkan produktivitas dan perdagangan. Agar hal tersebut dapat terwujud maka pemerintah pusat sedang berusaha untuk meningkatkan ataupun memperbarui kualitas infrastruktur Indonesia saat ini.
Untuk terlaksananya pembangunan infrastruktur tersebut pastinya membutuhkan anggaran dengan jumlah yang tidak sedikit. Anggaran tersebut biasanya diberikan oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Namun jumlah anggaran yang telah diberikan oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sangat terbatas. Pemerintah daerah pun berusaha untuk mencari anggaran lain yaitu berupa pinjaman daerah. Dengan adanya pinjaman tersebut, pemerintah daerah tidak bisa meminta anggaran saja secara langsung. Namun pemerintah daerah harus memenuhi ketentuan-kententuan tertentu.
Walaupun Pemerintahan Daerah bisa mendapatkan pinjaman daerah namun hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah terdapat ketentuan-ketentuan yaitu jumlah menyeluruh antara sisa pinjaman daerah dengan pinjaman yang baru diperoleh tidak boleh melebihi 75% dari jumlah APBD tahun sebelumnya; derajat kemampuan finansial daerah untuk mengembalikan pinjaman  DSCR (Debt Service CoverageRatio) minimal 2,5 %; tidak mempunyai beban tunggakan atas kewajiban atau hutang yang berasal dari pihak pemerintah pusat serta pinjaman dalam jangka panjang ataupun jangka menengah wajib mendapatkan persetujuan pihak SPRD.
Dengan adanya pinjaman daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah yang membutuhkan anggaran lebih. Pinjaman daerah dapat menjadi jalan keluar untuk daerah yang kekurangan anggaran. Namun Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Emma Sri Martini mengatakan hanya sedikit daerah yang memanfaatkan pinjaman daerah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Padahal anggaran pinjaman daerah tersebut telah disiapkan untuk pemerintah daerah. Hal tersebut membuat pemerintah melakukan promosi agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tersebut juga akan berdampak positif yaitu dapat meningkatkan perekonomian daerah-daerah yang telah memanfaatkan pinjaman tersebut dengan maksimal.
Emma juga mengatakan bahwa masih beberapa daerah saja yang dapat memanfaatakan pinjaman daerah tersebut untuk pembangunan infrastruktur. Contoh daerah-daerah yang memanfaatkan pinjaman tersebut yaitu Sulawesi, Sumatra, dan Jawa. Di daerah Jawa pun yang memanfaatkan pinjaman tersebut baru Temenggung dan Bangkalan. Pinjaman tersebut mayoritas digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah sakit dan jalan.
PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) hanya menjadi alat penggerak pemerintah yang berada di bawah kementerian keuangan. PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) memiliki tugas untuk mendukung pemerintahan daerah untuk menggunakan pinjaman daerah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Emma juga mengatakan bahwa sampai sekarang baru 50 daerah yang menggunakan pinjaman daerah. PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) terus menambahkan total anggaran untuk pemerintah daerah yang baru ingin menggunakan pinjaman daerah.
Pinjamaan daerah ini memang telah disiapkan untuk mencari sumber anggaran alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur pemerintah daerah. Pinjaman tersebut khusunya untuk daerah yang sulit untuk mencari pinjaman komersial. Lagi pula bunga pinjaman daerah relatif lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman komersial. Pinjaman daerah ini memang telah ditanggung anggarannya oleh pemerintah pusat.
Masih banyak daerah yang memanfaatakan pinjaman daerah karena tidak teliti dalam melakukan proses mengajuan pinjaman tersebut. Pinjaman ini juga harus meminta persetujuan dari DPRD sebab jika hanya mengandalkan APBD kemungkinan besar daerah tersebut dapat tertinggal dengan daerah-daerah lain yang pembangunan infarstrukturnya lebih maju dan baik.
Walaupun demikian, pada pinjaman daerah memiliki batas maksimal anggaran. Namun pemerintah daerah juga bisa meminta toleransi batas maksimal pinjaman jika mendapat persetujuan kementrian keuangan. Kemeterian keuangan dapat mengizinkan jika pinjaman tersebut dimanfaatkan dengan baik dan akan berdampak baik kepada perekonomian daerah tersebut. Pemerintah sangat mendukung daerah-daerah yang mempunyai kemauan untuk melakukan pembangunan infrastruktur di daerahnya. Adanya pinjaman daerah yang telah disediakan oleh pemerintah, anggaran tersebut sangat sesuai untuk melakukan pembangunan infrastruktur sektor publik. Hal tersebut karena sifat pinjaman daerah berupa jangka panjang.
Selain itu, infrastruktur yang dibangun juga harus melakukan pertimbangan nilai ekonomi. Sehingga dapat memberikan penghasilan dan dapat menutupi pembayaran pokok serta bunga terhadap pinjaman daerah tersebut. Dalam pinjaman yang ditanggung oleh pemerintah daerah juga memerlukan pertimbangan  yang sangat teliti dalam memutuskan penggunaan dana tersebut untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut.  Dengan demikian nantinya pembangunan infrastruktur tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional.
