Masih Efektifkah Pinjaman Daerah, Jika Terjadi Pembengkakkan Pinjaman Daerah?

NIM : 181910501052

Dari judul perlu adanya perbaikan karena mengulang kata yang sama sehingga menyebabkan kerancuan makna yang ditangkap oleh pembaca. Masih Efektifkah Pinjaman Daerah Jika Terjadi Pembengkakkan Pinjaman Daerah? Mungkin (Pinjaman Daerah) yang di akhir bisa diganti dengan Anggaran supaya tidak menyebabkan kerancuan makna, isi yang terkandung dalam artikel ini belum sepenuhnya membahas judul yang ada di atas. Tidak dijelaskan regulasi tentang pinjaman daerah yang dilakukan oleh kota atau kabupaten yang sudah melaksanakan pinjaman daerah. Secara keseluruhan artikel ini cukup monoton karena yang dipaparkan hanya permasalahan pendanaan terkait pengadaan infrastruktur, tidak dijelaskan mekanisme pinjaman daerah nya, lalu tidak dijabarkan pula tekait pembengkakan dana akibat pinjaman daerah itu disebabkan oleh apa, sehingga hal inilah yang menyebabkan artikel ini belum tuntas membahas judul di atas.

Nama Pengkritik         : Siti Qomariyah

Nim                             : 181910501023

Judul artikel yang dikritik : Masih Efektifkah Pinjaman Daerah Jika Terjadi Pembengkakan Pinjaman Daerah ?

• Menurut saya, dalam artikel anda judul dan isi tidak saling berkaitan. Isi dari artikel ini lebih menjelaskan tentang pinjaman daerah yang baru digunakan sedikit di seluruh daerah di Indonesia. Sehingga sebaiknya judulnya lebih berkaitan dengan daerah-daerah mana saja yang sudah menggunakan pinjaman daerah.
• Adanya kesalahan dalam penulisan kata di paragraf ke 7: pinajaman,  pinajamn, bergantunga
• Mneurut saya artikel sudah seperti berita, maksudnya didalam artikel anda, anda menyebutkan nama/lembaga/dan lainnya didalam artikel untuk memperkuat berita.

Apakah Sudah Merata Pinjaman Daerah di Indonesia?

Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia sedang gencar-gencarnya dalam pembangunan infrastruktur. Jika dahulu pemerintah dominan dalam pembangunan infrastruktur di kota-kota besar seperti di wilayah JABODETABEK. Namun sekarang pemerintah telah mulai membangun infrastruktur di daerah-daerah. Pembangunan tersebut dapat berupa jalan, jembatan, jalan tol, transportasi umum, sekolah, rumah sakit, air bersih dan masih banyak lagi. Dengan adanya pembangunan infrastruktur, pemerintah mengharapkan akan terjadinya pertumbuhan perekonomian di setiap daerah.  Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat meningkatkan produktivitas dan perdagangan. Agar hal tersebut dapat terwujud maka pemerintah pusat sedang berusaha untuk meningkatkan ataupun memperbarui kualitas infrastruktur Indonesia saat ini.

Untuk terlaksananya pembangunan infrastruktur tersebut pastinya membutuhkan anggaran dengan jumlah yang tidak sedikit. Anggaran tersebut biasanya diberikan oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Namun jumlah anggaran yang telah diberikan oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sangat terbatas. Pemerintah daerah pun berusaha untuk mencari anggaran lain yaitu berupa pinjaman daerah. Dengan adanya pinjaman tersebut, pemerintah daerah tidak bisa meminta anggaran saja secara langsung. Namun pemerintah daerah harus memenuhi ketentuan-kententuan tertentu.

Walaupun Pemerintahan Daerah bisa mendapatkan pinjaman daerah namun hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah terdapat ketentuan-ketentuan yaitu jumlah menyeluruh antara sisa pinjaman daerah dengan pinjaman yang baru diperoleh tidak boleh melebihi 75% dari jumlah APBD tahun sebelumnya; derajat kemampuan finansial daerah untuk mengembalikan pinjaman  DSCR (Debt Service CoverageRatio) minimal 2,5 %; tidak mempunyai beban tunggakan atas kewajiban atau hutang yang berasal dari pihak pemerintah pusat serta pinjaman dalam jangka panjang ataupun jangka menengah wajib mendapatkan persetujuan pihak SPRD.

Dengan adanya pinjaman daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah yang membutuhkan anggaran lebih. Pinjaman daerah dapat menjadi jalan keluar untuk daerah yang kekurangan anggaran. Namun Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Emma Sri Martini mengatakan hanya sedikit daerah yang memanfaatkan pinjaman daerah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Padahal anggaran pinjaman daerah tersebut telah disiapkan untuk pemerintah daerah. Hal tersebut membuat pemerintah melakukan promosi agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tersebut juga akan berdampak positif yaitu dapat meningkatkan perekonomian daerah-daerah yang telah memanfaatkan pinjaman tersebut dengan maksimal.

Emma juga mengatakan bahwa masih beberapa daerah saja yang dapat memanfaatakan pinjaman daerah tersebut untuk pembangunan infrastruktur. Contoh daerah-daerah yang memanfaatkan pinjaman tersebut yaitu Sulawesi, Sumatra, dan Jawa. Di daerah Jawa pun yang memanfaatkan pinjaman tersebut baru Temenggung dan Bangkalan. Pinjaman tersebut mayoritas digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah sakit dan jalan.