PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) hanya menjadi alat penggerak pemerintah yang berada di bawah kementerian keuangan. PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) memiliki tugas untuk mendukung pemerintahan daerah untuk menggunakan pinjaman daerah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Emma juga mengatakan bahwa sampai sekarang baru 50 daerah yang menggunakan pinjaman daerah. PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) terus menambahkan total anggaran untuk pemerintah daerah yang baru ingin menggunakan pinjaman daerah.
Pinjamaan daerah ini memang telah disiapkan untuk mencari sumber anggaran alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur pemerintah daerah. Pinjaman tersebut khusunya untuk daerah yang sulit untuk mencari pinjaman komersial. Lagi pula bunga pinjaman daerah relatif lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman komersial. Pinjaman daerah ini memang telah ditanggung anggarannya oleh pemerintah pusat.
Masih banyak daerah yang memanfaatakan pinjaman daerah karena tidak teliti dalam melakukan proses mengajuan pinjaman tersebut. Pinjaman ini juga harus meminta persetujuan dari DPRD sebab jika hanya mengandalkan APBD kemungkinan besar daerah tersebut dapat tertinggal dengan daerah-daerah lain yang pembangunan infarstrukturnya lebih maju dan baik.
Walaupun demikian, pada pinjaman daerah memiliki batas maksimal anggaran. Namun pemerintah daerah juga bisa meminta toleransi batas maksimal pinjaman jika mendapat persetujuan kementrian keuangan. Kemeterian keuangan dapat mengizinkan jika pinjaman tersebut dimanfaatkan dengan baik dan akan berdampak baik kepada perekonomian daerah tersebut. Pemerintah sangat mendukung daerah-daerah yang mempunyai kemauan untuk melakukan pembangunan infrastruktur di daerahnya. Adanya pinjaman daerah yang telah disediakan oleh pemerintah, anggaran tersebut sangat sesuai untuk melakukan pembangunan infrastruktur sektor publik. Hal tersebut karena sifat pinjaman daerah berupa jangka panjang.
Selain itu, infrastruktur yang dibangun juga harus melakukan pertimbangan nilai ekonomi. Sehingga dapat memberikan penghasilan dan dapat menutupi pembayaran pokok serta bunga terhadap pinjaman daerah tersebut. Dalam pinjaman yang ditanggung oleh pemerintah daerah juga memerlukan pertimbangan  yang sangat teliti dalam memutuskan penggunaan dana tersebut untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut.  Dengan demikian nantinya pembangunan infrastruktur tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional.
