Prinsip Gotong Royong dan Defisit Anggaran
Dalam acara Nangkring BPJS Kesehatan dan Kompasiana yang bertema “Gotong Royong Demi Indonesia yang Lebih Sehat” Bapak Bayu Wayudi juga menguraikan tentang persoalan pokok yang di hadapi BPJS Kesehatan saat ini yakni defisit anggaran, “seluruh peserta harus saling membantu agar saudara-saudara kita bisa tetap terlayani dengan baik” imbuhnya. “Untuk menanggulangi defisit anggaran yang terjadi saat ini, BPJS Kesehatan telah melakukan efisiensi semaksimal mungkin yang bisa dilakukan, juga meminta kepada Pemerintah agar turut membantu dengan mengalokasikan anggaran. Kan tidak mungkin kualitas pelayanan kita turunkan” tambahnya.
Alternatif lain yang mugkin tidak populis tetapi harus diambil untuk mengatasi persoalan anggaran adalah dengan menaikan tarif dan melalui Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 yang di tandatangan Presiden RI Bapak Joko Widodo tanggal 29 Febaruari 2016 perubahan tariff telah di berlakukan sejak sejak 1 April 2016. Perubahan tariff ini cukup membantu defisit anggaran BPJS Kesehatan meskipun disisi lain menjadi polemik yang berkepanjangan di masyarakat. Tetapi perlu di catat, strategi perubahan tariff ini yang harus di ambil untuk tetap mempertahankan kesinambungan pelayanan yang prima dari BPJS Kesehatan.
Screening Data Peserta BPJS Kesehatan
Ada data yang sangat menarik untuk di cermati yang ditunjukan lewat slide saat acara nangkring berlangsung. Data tersebut adalah data tentang total peserta JKN-KIS per 1 September 2016. Data dari slide itu menunjukan jumlah total peserta dari masing-masing sektor dengan klasifikasi peserta peng-iur (pembayar iuran), seperti dibawah :
- Penerima Bantuan Iuran (PBI) : 105.116.088 jiwa
- Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) : 17.961.235 jiwa
- Bukan Pekerja : 5.061.890
- Pekerja Penerima Upah (PPU) PNS : 13.039.890 jiwa
- Pekerja Penerima Upah (PPU) TNI : 1.550.824 jiwa
- Pekerja Penerima Upah (PPU) POLRI : 1.210.256 jiwa
- Pekerja Penerima Upah (PPU) BUMN : 1.247.091 jiwa
- Pekerja Penerima Upah (PPU) BUMD : 153.203 jiwa
- Pekerja Penerima Upah (PPU) Swasta : 22.995.734
Dengan total peserta JKN-KIS (Baca BPJS Kesehatan) saat ini adalah 168.512.237 jiwa. Jika melakukan analisa data secara serampangan maka jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yakni peserta yang dibayarkan oleh Negara karena digolongkan sebagai fakir miskin dan orang yang tidak mampu sebanyak 105.116.088 jiwa atau sekitar 62 % dari total peserta. Pertanyaanya adalah apakah peserta JKN-KIS yang di kelola BPJS Kesehatan lebih banyak orang miskin? Atau di bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 dari data BPS sebanyak 254 juta jiwa maka jumlah penduduk miskin adalah sekitar 41%. Tentu data ini perlu pengkajian yang lebih dalam dan lebih spesifik dan komprehensif.
seyogianya BPJS Kesehatan bekerjasama dengan pihak terkait harus melakukan screening data peserta secara berkala dan periodik. Klasifikasi mengenai fakir miskin dan orang tidak mampu serta perubahan status setiap peserta PBI harus ditinjau dari waktu ke waktu karena banyak data di lapangan menunjukan ketidaktepatan pemberian PBI ini.
Perkiraan saya-Penulis, kemunkinan ini berawal dari peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dimana Pemerintah Daerah menanggung warganya untuk berobat gratis tanpa melihat status miskin atau tidak mampu tetapi melihat KTP. Sehingga data tertanggung ada yang seyogianya tidaklah tepat untuk di tanggung Negara melalui Pemerintah Daerah.
Bagaimanapun BPJS khususnya BPJS Kesehatan harus tetap kita dukung, karena BPJS adalah milik Indonesia, dan milik kita berama…
www.facebook.com/Arafid.Lawida
twitter : @Vhiedo
