Akhir-akhir ini sering kali diperbincangkan terkait dengan klaim sepihak atas karya orang lain. Salah satu yang ramai saat ini adalah pengajuan klaim kepemilikan sebuah brand Citayam Fashion Week.
Dilansir dari CNN Indonesia.com, Citayam Fashion Week saat ini menjadi fenomena yang banyak diperbincangkan masyarakat saat ini. Ajang CFW ini dilatarbelakangi oleh remaja asal Depok, Bojong Gede, Tangerang dan Citayam yang nongkrong di kawasan Dukuh Atas setelah datang naik kereta.
Ajang kegiatan tersebut kemudian viral di media sosial dan menjadi sorotan para netizen saat ini. Bahkan dibeberapa tempat lain dapat ditemukan hal serupa yang mengadopsi ajang CFW tersebut.
Lantas bagaimana pandangan hukum fikih terkait klaim sepihak karya atau hak milik orang lain?
Dalam kitab Al-Nizham al-Iqtishadiy fi al-Islam karya Taqiyuddin Al-Nabhani disebutkan bahwa ada lima sebab atau cara seseorang memiliki sesuatu menurut syariat Islam. Pertama, dengan cara bekerja. yang dimaksud dengan bekerja di sini seperti menghidupkan tanah mati, harta rikaz, berburu, komisi, perseroan antara harta dengan tenaga, mengairi lahan pertanian, dan ijarah kontrak tenaga kerja.
Kedua, pewarisan, yakni pemindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris. Ketiga, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, maksudnya adalah menganggap mengambil makanan (orang lain) dalam kondisi sangat kelaparan untuk mempertahankan hidup bukan termasuk dalam katagori mencuri. Keempat, pemberian harta negara kepada rakyat. Kelima, harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga, seperti hadiah, hibah, dan lain-lain.
Terkait dengan kepemilikan hak atas suatu benda juga sudah dirumuskan oleh ulama fikih terdahulu. Konsep al-milk (kepemilikan) pada dasarnya semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Hal ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah: 284. Adapun konsep kepemilikan suatu benda dalam konteks manusia yang nisbi berarti pemilik memiliki kekuasaan terhadap suatu benda, dan bebas menentukan apakah akan dimanfaatkan, digunakan, disimpan, atau yang lain. Sehingga kepemilikan ini membuahkan hukum bahwa orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya selama tidak ada halangan yang melanggar syariat.
Dalam rumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 1 ayat [9] disebutkan mengenai "amwal adalah harta benda benda yang dapat dimiliki, dikuasai, disahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar; baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis."
Yang perlu diperhatikan dan digarisbawahi dari rumusan KHES di atas adalah kepemilikan terhadap benda yang tidak berwujud atau benda abstrak. Mengenai hal ini dijelaskan kembali pada ayat [11], "benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat diindera."
Hak kekayaan intelektual misalnya. Dalam fikih, kekayaan intelektual disebut sebagai hak ibtikar. Secara bahasa, ibtikar berarti awal sesuatu atau permulaan. Istilah ini nampaknya jarang atau bahkan tidak disinggung literatur fikih klasik dan ulama fikih terdahulu. Adapun kajian pembahasan secara secara mendalam terkait dengan ibtikar baru dapat ditemukan dalam kitab fikih kontemporer, dalam hal ini kitab Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran (2008), karya Fathi al-Duraini.
Fathi al-Duraini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ibtikar adalah "gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya." Singkatnya, ibtikar adalah hak kreasi atau hak cipta yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali, atau jika di dalam dunia ilmu pengetahuan modern dikenal dengan sebutan hak cipta.
