Merasa Permen tersebut memberatkan dan mengancam kebebasan para mahasiswa dalam "berorganisasi" membuat banyak pejabat perwakilan kampus turun gunung dari tahtanya. Contohnya saja pada kampus saya yaitu Universitas Brawijaya seperti yang dilansir LPM PERSPEKTIF pada 11 mei 2018 yang pejabat kampusnya mulai buka mulut akan hal ini. Mulai dari para ketua Organisasi intra kampus dan ekstra kampus yang jelas Permen ini akan sangat merugikan aktivitas mereka hingga Ketua EM UB 2017 yang mulia. Mereka semua satu suara mengenai Permen Ormawa yang akan menjerat sendi-sendi kebebasan bertindak dan berprilaku dalam kaitannya beraktivitas atas nama kegiatan kemahasiswaan.Â
Mereka begitu takut adanya tindakan represi dari pemerintah dan terjebak pada momen indah masa lalu dimana mahasiswa yang dijajah kebebasan berpikirnya oleh pemerintah orba kala itu. Hal ini justru yang menarik, dari beberapa ketua Organisasi ekstra kampus yang selalu menekankan pada "pembatasan pikiran, pembatasan berpendapat dan tindakan represi dari pemerintah". Mereka mengatakan demikian yang seakan-akan membuat permen tersebut barang haram dan seperti membungkus tampilannya seperti produk orde baru.
Sebetulnya yang harus ditekankan adalah mengenai ideologi Ormawa yang sesuai dengan Pancasila dan kegiatan yang harus dapat persetujuan dan dapat dipertanggung jawabkan. Tetapi ada satu yang amat dikhawatirkan oleh pegiat organisasi ekstra kampus, yaitu pelarangan untuk berafiliasi dengan organisasi ekstra kampus yang tercantum dalam draf Permendikti pasal 12 ayat 2. Apabila permen tersebut berjalan habis sudah perjuangan kaderisasi yang selama ini dijalankan oleh mereka. Namun pada akhirnya pun Permen ini tidak ada kejelasan dijalankan atau tidak.
Bila kita melihat kembali lebih dalam sebetulnya ada manfaat dibalik polemik penerbitan Permen ini. Menurut Lewis Coser sebuah konflik yang terjadi dapat membuat penguatan internal antara masing-masing kelompok yang berkonflik, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama memiliki musuh bersama dan membuat mereka memiliki tujuan yang sama yaitu menghancurkan pihak lawan bersama-sama.
Dalam hal ini organisasi ekstra kampus akhirnya bersatu ditengah banyaknya perbedaan diantara mereka, Bersama-sama untuk menentang keras Permen ini. Mereka yang sebelumnya seringkali memiliki perang dingin akibat dari kompetisi kaderisasi akhirnya dapat bersatu juga.
Polemik yang tak berkesudahan ini sebetulnya dapat diakhiri apabila diselesaikan dengan alat yang tepat. Dalam kajian sosiologi konflik ada banyak alat dalam melakukan pemetaan konflik, salah satunya yaitu "pohon konflik". Dalam melakukan pemetaan konflik menggunakan pohon konflik diperlukan pencarian terhadap 3 sub pokok, yaitu akar masalah, inti masalah, akibat dari masalah.
Dalam polemik mengenai Permenristek ini mungkin dapat dilihat bahwa akar masalahnya adalah Kepmendikbud 155/U/1998 yang dinilai sudah tidak relevan lagi, lalu inti dari masalahnya adalah isi dari draf Permen yang dinilai dapat membatasi arah gerak para mahasiswa dalam berorganisasi dan akibat dari masalahnya adalah kemungkinan penyelewengan wewenang pihak kampus untuk membubarkan sebuah organisasi apabila tidak sesuai dengan Permen yang ditentukan. Resolusi yang dapat dibuat adalah dengan pertemuan kedua pihak untuk membuat win-win solution agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.
Dalam hal ini audiensi antara Kemenristek dan perwakilan Mahasiswa dari 30 lebih Perguruan Tinggi sudah dilakukan namun belum menemukan titik terang hingga sekarang. Mungkin Permen yang diperbarui dengan muatan-mautan pengaturan yang tidak memberatkan mahasiswa dapat menyelesaikan polemik ini, namun pada tahap pengawasan juga harus tetap dilakukan tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada.
