Demokratisasi Pendidikan berlandaskan Keadilan Sosial: Sebuah Jalan Menuju Merdeka Belajar

Oleh karenanya, kita dapat melihat bagaimana Merdeka Belajar ini bukan hanya perwujudan puncak dari demokratisasi pendidikan yang berlandaskan keadilan sosial, tetapi juga sejalan dengan apa yang selama ini menjadi kerangka dasar pendidikan kita, sehingga idealnya akan lebih mudah untuk mengakar dalam jiwa para aktor akademik.

Menilik uraian di atas, Penulis mengajukan proposisi bahwa demokratisasi pendidikan segi prosedural harus terlebih dahulu dipenuhi apabila ingin mewujudkan demokratisasi pendidikan segi substansial. 

Persyaratan ini bukanlah pembatasan semena-mena yang menyepelekan salah satu aspek, melainkan berkaitan dengan apa yang sebelumnya Penulis maksudkan sebagai "metamorfosis". 

Sebagaimana ulat mengalami peralihan dari fase ke fase untuk menjadi kupu-kupu, demokratisasi pendidikan juga mencerminkan adanya alur yang berkembang dari satu tahap ke tahap berikutnya. 

Adapun dimensi prosedural mesti mendahului dimensi substansial, karena tampaknya tidak begitu mungkin untuk membayangkan bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas dapat berjalan "demokratis" apabila keadaan secara keseluruhan masih penuh ketimpangan sarana dan prasarana. 

Jika demikian, wajah pendidikan kita tentunya hanyalah manifestasi dari model keadilan utilitarianisme yang cenderung memaksimalkan agregat kesejahteraan, tetapi di balik itu, ada segelintir pihak yang menjadi "tumbal keberhasilan" (Brennan, 2016, hlm. 19--20).

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk mencapai hasil belajar yang sama, pertama-tama harus diupayakan agar pelajar dapat memulainya dari garis start yang sama pula---dalam konteks sarana dan prasarana. Itulah demokratisasi pendidikan yang utuh; itulah sistem pendidikan yang berlandaskan keadilan sosial; itulah realisasi yang sesungguhnya dari Merdeka Belajar.

Ulasan kerangka berpikir | Gambar merupakan hasil olahan pribadi

Pada akhirnya, transformasi pendidikan untuk abad ke-21 ini membutuhkan kesetaraan (equality) dan pemerataan (equity) dengan melibatkan semua komunitas yang tercakup dalam struktur. 

Meskipun kedua-duanya amatlah penting dan saling terkait, tetapi agenda utama kita hari ini, khususnya apabila mempertimbangkan kebutuhan zaman akan digitalisasi, adalah pemerataan (equity). 

Konsep pemerataan mengandaikan adanya perlakuan "tidak setara" terhadap aktor dan lembaga pendidikan yang memang sedari awal sudah tidak setara (misalnya, dengan memberi lebih banyak sumber daya kepada pihak yang kurang beruntung). Upaya itulah yang dimaksud demokratisasi pendidikan aspek prosedural.