Kritik Struktural: BUMN atau Beban Nasional?
Fenomena ini bukan sekadar masalah bisnis, melainkan simbol disfungsi kelembagaan BUMN. Proteksi terhadap KRAS melalui tarif anti dumping, prioritas proyek BUMN Karya, hingga pinjaman lunak dari negara telah gagal menciptakan kemandirian finansial. Bukan hanya KRAS tidak kompetitif, tapi juga menggerus efisiensi fiskal nasional.
Restrukturisasi yang dilakukan sejak 2020 hingga hari ini hanyalah pendekatan kosmetik. Utang direstruktur, manajemen dirombak, anak perusahaan dipisah, namun tidak ada perubahan dalam esensi: KRAS tetap tidak efisien dan tidak kompetitif.
Dampak Sistemik terhadap Perekonomian
1. Distorsi Pasar Baja Nasional: Keberadaan KRAS yang tidak efisien, namun terus didukung negara, menciptakan pasar baja yang tidak sehat. Produsen swasta harus bersaing dengan entitas yang bisa merugi selamanya tanpa bangkrut.
2. Tekanan terhadap APBN: Dengan defisit fiskal yang terus melebar, suntikan terhadap BUMN seperti KRAS harus dihitung sebagai opportunity cost besar — dana yang seharusnya bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau subsidi UMKM.
3. Kehilangan Kredibilitas Reformasi BUMN: Janji transformasi Erick Thohir yang mengusung efisiensi dan transparansi BUMN dipertanyakan jika KRAS terus dipertahankan tanpa akuntabilitas.
Rekomendasi Strategis: Waktu untuk Tindakan Nyata
1. Evaluasi kelayakan keberlanjutan KRAS sebagai BUMN. Jika tidak mampu mencapai Break Even Point (BEP) dalam 2 tahun, opsi privatisasi atau divestasi harus ditempuh.
2. Pembentukan Task Force Independen, melibatkan akademisi, profesional industri baja, dan pakar keuangan publik untuk menyusun roadmap reformasi.
3. Transparansi total terhadap bantuan keuangan negara, baik dalam bentuk utang, jaminan, maupun subsidi tersembunyi.
