 Di tingkat departemen, kinerja lembaga pengawas seperti Irjen harus ditingkatkan.
 Ada kesan bahwa lembaga ini benar-benar ompong dalam memberantas korupsi yang melibatkan pejabat tinggi.
 Semakin banyak meja yang diperlukan untuk menghadiri sesuatu, semakin besar pula peluang terjadinya korupsi.
 Hal penting lainnya untuk mengurangi risiko korupsi adalah dengan meningkatkan dan memantau kinerja pemerintah daerah .
 Sebelum dilaksanakannya otonomi daerah, semua kebijakan umumnya dibuat oleh pemerintah pusat.
 Saat itu, korupsi besar-besaran kerap terjadi di ibu kota negara.
 Dengan adanya otonomi, kantong-kantong korupsi tidak hanya terkonsentrasi di ibu kota negara tetapi juga meluas ke berbagai daerah.
 Dalam banyak pemberitaan di media, nampaknya korupsi juga banyak dilakukan oleh anggota parlemen baik di tingkat pusat (DPR) maupun di tingkat legislatif.daerah (DPRD).
 Alih-alih menjadi wakil rakyat dan memperjuangkan kepentingan 4 orang, anggota parlemen justru melakukan tindakan korupsi yang "ditutup-tutupi" secara hati-hati.
 2. Pencegahan korupsi di sektor publikÂ
Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk menyatakan dan mempublikasikan jumlah kekayaan yang dimilikinya sebelum dan sesudah menjabat.
