Aparat pemerintah daerah juga harus evaluasi: sudah melaksanakan fungsi-fungsi pengendalian pandemi Covid-19 secara konsisten? Â Ingat bahwa 19 juta dosis vaksin belum terpakai di daerah, dan masih banyak bansos yang belum tersalurkan kepada warga yang berhak padahal pemerintah pusat sudah transfer ke daerah.
Jika sekarang PPKM Darurat diubah menjadi PPKM Level 1-4 maka itu bukan sekadar ganti istilah mirip-mirip level game atau kepedasan sambal, seperti dinyinyirkan para penyinyir. Itu untuk memberi indikator yang tegas bagi kinerja pemerintah daerah dalam pengendalian Covid-19. Â Agar tidak ada lagi walikota/bupati dan gubernur yang selalu menyerahkan persoalan kepada pemerintah pusat, karena dia ogah menjalankan tugasnya.
Mari kita lihat apa yang akan dilakukan pemerintah daerah selama 21-25 Juli 2021. Â Jika angka-angka kasus baru, kematian, kesembuhan, dan vaksinasi Covid-19 masih menunjuk pada Level-4, berarti pemerintah daerah (bupati/walikota dan gubernur) tidak bersungguh-sungguh mengatasi pandemi Covid-19. Â Sebaliknya jika turun ke Level-4, 3, 2, atau 1, maka pemerintah daerah menjalankan tanggungjawabnya secara optimal.
Tapi tentu saja tak cukup jika pengendalian pandemi berpusat pada pemerintah, apalagi hanya pemerintah pusat.  Saatnya pemerintah mendayagunakan potensi tiga pilar pengendalian pandemi Covid-19 yaitu pemerintah sendiri, lalu korporasi, dan masyarakat madani (organisasi masyarakat, organisasi agama).  Korporasi dan masyarakat madani dapat diajak  mendayagunakan struktur dan infrastrukturnya untuk percepatan vaksinasi dan penegakan kepatuhan pada prokes Covid-19.  Sinergi tiga pilar kekuatan sosial itu niscaya mampu mengatasi pandemi Covid-19.
Pada akhirnya, inilah yang ingin saya katakan:
"Pak Jokowi, Anda dan kami belum gagal mengendalikan pandemi Covid-19. Kami adalah kalangan yang percaya Covid-19 ada dan percaya pemerintah telah berjuang mengatasinya. Kami adalah kalangan yang berusaha menenangkan diri, patuh pada prokes, menjaga diri dan keluarga di rumah, dan memelihara kesabaran. Kami adalah kalangan yang berjuang menangkal Covid-19, bukan menangkal pemerintahan Pak Jokowi."
Saya telah menggunakan kata ganti "kami" dalam ujaran di atas. Â Sebab saya tahu, masih ada "kamu" yang tak setuju dengan "kami". "Kamu" yang tetap tegar tengkuk menuntut Presiden Jokowi turun dari kursi Presiden RI, dengan alasan gagal melawan Covid-19. Â
Saya mau bertanya kepada "kamu": "Jika Pak Jokowi turun, siapa yang akan kamù naikkan menjadi Presiden RI? Sebutkan satu nama, supaya kita bisa memeriksa rekam-jejaknya: apakah dia layak menjadi presiden atau sebaiknya tetap jadi gelandangan politik".(eFTe)