Kelemahan organisasi kesehatan nasional itu harus benar-benar diurai dan diatasi secepat mungkin. Jika tidak maka target pencapaian imunitas komunitas (herd immunity) dipastikan sulit tercapai dalam tahun ini. Risikonya, pandemi Covid-19 akan berkepanjangan ke tahun depan.
Strategi Pengendalian Pandemi Sudah Tepat tapi Terlalu Terpusat pada Pemerintah Pusat
Ada kritik mengatakan pemerintah gagap, tak paham apa yang mesti dilakukan untuk mengendalikan pandemi Covid-19 sejak awal 2020. Â
Itu penilaian keliru. Â Sejak awal pemerintah sudah berupaya menanamkan tiga nilai ini: tenang, patuh, dan sabar. Â Untuk itu dibuat gerakan 3 M (masker, mencuci tangan, menjaga jarak), dan kemudian hindari keramaian dan batasi mobilitas spasial. Â
Semua itu dikemas dalam program-program PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan sekarang PPKM Level 1-4. Itu mungkin mengesankan pemerintah bingung, sehingga menerapkan kebijakan yang berubah-ubah.Â
Bukan, bukan bingung. Â Tapi sejak awal pemerintah ingin memelihara trade-off antara kesehatan dan ekonomi dalam penanganan pandemi. Â Perubahan-perubahan paket kebijakan itu mengindikasikan dinamika trade-off itu dari waktu ke waktu.
Sekarang, pertanyaannya, Â apakah masyarakat, juga aparat, telah menerapkan nilai-nilai tenang, patuh, dan sabar secara konsisten?
Jika ada kelompok-kelompok warga yang panik memborong masker, obat-obatan, susu, oksigen, dan lain-lain, itu berarti tidak tenang. Kepanikan yang justru akan memperparah pandemi, karena menghalangi pemerataan masker, oksigen, obat dan lain-lain.
Jika ada kelompok-kelompok warga yang menolak pakai masker, malas cuci tangan, tetap kumpul-kumpul dan bepergian, juga ibadah ramai-ramai saat diminta tinggal di rumah, dan menolak vaksinasi maka itu artinya tidak sabar menjalani protokol kesehatan untuk melawan pandemi.
Jika ada yang memaksa untuk kerja atau buka usaha dan bepergian di saat PPKM Darurat, bahkan dengan cara demonstrasi, itu artinya tidak sabar melawan pandemi berkepanjangan.
Semakin rakyat tidak tenang, tidak patuh, dan tidak sabar, maka semakin sulit melawan pandemi Covid-19. Â Sejajar dengan itu, semakin tak disiplin aparat pemerintah, terutama di daerah, untuk menegakkan prokes dan vaksinasi maka semakin lama Coivid-19 bersemayam di dalam masyarakat.
Apakah patut menyalahkan Presiden Jokowi untuk semua keadaan ini? Â Tidak. Â Masyarakat harus evaluasi diri: sudahkah tenang, patuh, dan sabar menghadapi pandemi? Â