Mohon tunggu...
Felix Tani
Felix Tani Mohon Tunggu... Ilmuwan - Sosiolog dan Storyteller Kaldera Toba

Memahami peristiwa dan fenomena sosial dari sudut pandang Sosiologi. Berkisah tentang ekologi manusia Kaldera Toba.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Politik Kali Item Jakarta

25 Juli 2018   22:07 Diperbarui: 25 Juli 2018   22:20 1293
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Kali Item di bawah waring item (Foto: liputan6.com)

Sebenarnya ada petugas PPSU baru yang ditempatkan di kali itu. Tapi mereka tidak mampu mengatasi masalah pencemaran karena tak memahami karakter Kali Item. Atau mungkin disiplin petugas PPSU lansung kendor pasca-kekalahan Ahok dalam Pilgub.

Ketika Anies Baswedan resmi menjabat gubernur tanggal 16 Oktober 2017, masalah Kali Item tetap tidak diperhatikan.  Sampai kemudian bulan ini publik heboh karena inovasi waring dari Anies untuk mereduksi ruapan udara berbau busuk dari badan air Kali Item.

Publik heboh karena waring  bukanlah solusi atas pencemaran Kali Item,  tapi solusi instan dan temporer untuk menahan  ruapan hawa busuk dari badan kali.  Itu hanya kamuflase yang berisiko meningkatkan konsentrasi udara berbau busuk  di bawah waring. Bisa  mengganggu kesehatan petugas PPSU yang bekerja di badan kali.

Tak Sesuai Kebijakan

Kedua, inkonsistensi kebijakan dan aksi. Di awal jabatannya, Anies sudah mencanangkan kebijakan "naturalisasi" kali. Intinya sama dengan "normalisasi" sungai yang dijalankan Ahok sebelumnya. Itu barang yang sama dengan bungkus berbeda.

Jika konsisten melakukan naturalisasi kali, maka seharusnya Anies bukannya memasang waring di Kali Item, tapi melanjutkan penanggulangan pencemaran dan pembersihan badan air, seperti dilakukan Ahok sebelumnya.

Jika Anies konsisten dengan program naturalisasi sungai yang dicanangkannya, maka tidak akan ada masalah bau air Kali Item. Sehingga dia tak perlu mengkambing-hitamkan pemerintah terdahulu atas permasalahan yang merupakan tanggung-jawabnya sekarang.

Tapi khas Anies Baswedan, dia cenderung melihat proses pemerintahan sebagai fungsi diskret, bukan fungsi kontinu. Karena itu dia selalu menarik garis batas tegas antara pemerintahan terdahulu dan pemerintahannya.  

Perhatikan kecenderungannya untuk mengoreksi (baca: menyalahkan) kebijakan/program pemerintahan Gubernur Jokowi/Ahok/Jarot. Lalu mengklaim kebijakan/programnyalah yang benar. Walaupun faktanya baru sebatas studi dan rencana.

Kasus waring Kali Item ini membuktikan ketakmampuan Anies menjalankan gagasannya sendiri tentang naturalisasi sungai.  

Bukan Solusi Masalah

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun