Permasalahan Utama dalam Pembangunan Wilayah dan Kota

Pembangunan wilayah dan kota adalah proses krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Namun, dalam praktiknya, pembangunan ini menghadapi berbagai tantangan kompleks yang harus diselesaikan agar dapat berlangsung secara berkelanjutan. Permasalahan utama yang sering muncul meliputi ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah, ketidakmerataan akses terhadap fasilitas umum, krisis lingkungan, permasalahan dalam perencanaan tata ruang, dan dampak negatif urbanisasi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya strategis yang menyeluruh dan terpadu. Semua aspek ini harus menjadi perhatian utama agar pembangunan wilayah dan kota tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan pemerataan kesempatan bagi seluruh masyarakat dalam kerangka pembangunan nasional.

Ketidakseimbangan Pembangunan

Ketidakseimbangan pembangunan terjadi ketika fokus pembangunan hanya terpusat pada wilayah tertentu, seperti ibu kota atau kota besar, sementara daerah lain tertinggal. Hal ini memicu kesenjangan sosial-ekonomi dan mendorong migrasi penduduk dari desa ke kota. Akibatnya, pemerataan kesejahteraan terhambat dan risiko kemiskinan di wilayah kurang berkembang semakin meningkat. Salah satu permasalahan utama adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah, di mana pertumbuhan ekonomi yang pesat terkonsentrasi di kota-kota besar seperti di Pulau Jawa dan Bali, sedangkan kota-kota kecil dan wilayah luar Jawa mengalami pertumbuhan yang lambat. Kondisi ini memperburuk kesenjangan sosial-ekonomi serta memperparah masalah urbanisasi yang tidak terkendali.

Ketidakmerataan Akses Fasilitas

Akses terhadap fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur dasar sering kali tidak merata, terutama antara daerah perkotaan dan perdesaan. Ketimpangan ini membatasi peluang masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup serta mengembangkan potensi daerahnya. Infrastruktur dan layanan publik cenderung terpusat di perkotaan, sementara wilayah tertinggal mengalami keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya. Kondisi ini memperkuat ketimpangan pembangunan sekaligus menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing daerah dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Krisis Lingkungan

Pembangunan yang tidak terkontrol menyebabkan degradasi lingkungan, pencemaran, kerusakan ekosistem, serta berkontribusi pada perubahan iklim. Masalah ini terutama timbul akibat urbanisasi yang pesat, penggundulan hutan, dan kurangnya pengelolaan limbah serta sumber daya alam yang bijaksana. Dampak dari pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan adalah krisis sumber daya alam dan kerusakan lingkungan yang semakin parah. Pengelolaan pemanfaatan ruang yang tidak tepat memperburuk situasi dengan menimbulkan konflik penggunaan lahan serta meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan kebakaran hutan. Selain itu, perencanaan tata ruang yang didominasi oleh keputusan politik tanpa dasar objektif seringkali menyebabkan penyalahgunaan lahan yang merugikan dalam jangka panjang.

Permasalahan Perencanaan

Perencanaan pembangunan yang tidak efektif dan kurang partisipatif sering menimbulkan berbagai masalah, seperti penggunaan lahan yang tidak tepat, penataan ruang yang kacau, serta kebijakan yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan pembangunan tidak berjalan secara optimal dan sulit untuk berkesinambungan. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, sehingga hasil pembangunan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Selain itu, koordinasi yang kurang efektif antara pemerintah dan sektor swasta memperlambat pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan. Alokasi sumber daya yang terbatas, baik dari sisi anggaran maupun tenaga kerja, juga dapat menghambat atau bahkan menggagalkan proyek-proyek pembangunan. Faktor lain yang turut berperan adalah perencanaan yang kurang tepat, yang dipengaruhi oleh minimnya data akurat, keterampilan perencana yang terbatas, dan pengaruh kepentingan politik, sehingga menghasilkan rencana yang tidak realistis dan kurang efektif.

Dampak Urbanisasi

Urbanisasi yang pesat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kemacetan lalu lintas, hunian kumuh, ketimpangan sosial, dan meningkatnya kebutuhan akan layanan publik. Jika urbanisasi tidak diimbangi dengan perencanaan dan pengelolaan kota yang baik, hal ini akan membebani kapasitas kota serta menurunkan kualitas hidup warganya. Selain itu, urbanisasi yang cepat menimbulkan tantangan dalam pengelolaan kota, termasuk masalah pengelolaan sampah yang buruk dan perluasan wilayah kota yang tidak terkendali. Apabila tidak dikelola dengan tepat, kondisi ini dapat memperburuk kesenjangan sosial ekonomi dan meningkatkan risiko baik dari segi ekonomi maupun lingkungan di kawasan perkotaan.

Upaya Strategis Mengatasi Permasalahan Pembangunan Wilayah dan Kota

Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut meliputi percepatan pembangunan di wilayah strategis, penguatan koordinasi antar sektor, serta pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif. Selain itu, perencanaan dan pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan dan objektif juga sangat penting. Pemerintah harus memaksimalkan efisiensi operasional dan mengedepankan pemerataan pembangunan guna mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Untuk menangani berbagai permasalahan tersebut secara komprehensif, diperlukan strategi terpadu dan berkelanjutan, antara lain:

• Pemerataan pembangunan dengan mendorong pembangunan di wilayah tertinggal melalui insentif investasi, pengembangan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi local.
• Peningkatan akses fasilitas umum seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang merata di seluruh wilayah, tidak hanya terpusat di kota besar.
• Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui kebijakan ramah lingkungan, konservasi sumber daya alam, pengelolaan limbah yang efektif, serta penanaman kesadaran masyarakat.
• Perencanaan kota yang partisipatif dan adaptif dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, memanfaatkan teknologi informasi dalam tata ruang, serta penyesuaian kebijakan sesuai perubahan sosial dan lingkungan.
• Pengendalian urbanisasi melalui pengembangan kota satelit, perbaikan sistem transportasi massal, dan peningkatan kualitas hunian agar urbanisasi dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial, bukan menjadi beban.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, pembangunan wilayah dan kota dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan merata, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan mengurangi kesenjangan sosial.

Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M.T.

Ketua  Program Studi S2 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) Fakultas Teknik UNISSULA. Juga sebagai Sekretaris I Bidang Penataan Kota, Pemberdayaan Masyarakat Urban, Pengembangan Potensi Daerah, dan Pemanfaatan SDA, ICMI Orwil Jawa Tengah. Selain itu juga menjadi Ketua Bidang Teknologi Tradisional, Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Provinsi Jawa Tengah. Serta sebagai Sekretaris Umum Satupena Jawa Tengah.