Pengemudi ojek online yang tewas terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob pada Kamis (28/8/2025) diselimuti duka mendalam. Affan Kurniawan almarhum merupakan tulang punggung keluarga, seorang sosok pekerja keras dalam membantu ekonomi keluarga.
Seminggu ini gerakan aksi massa terus bergelombang menuju gedung DPR-MPR dipicu oleh berbagai kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat seperti pajak bumi bangunan, pajak, gaji UMR, perumahan
Simbol utama pemicunnya yakni kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR di tengah penderitaan dan kesengsaraan rakyat. Respon sebagian anggota DPR dengan berjoget-ria ditambah dengan ucapan anggota DPR berinisial “S” yang menyatakan rakyat “tolol” sangat melukai hati rakyat. Wakil yang diharapkan rakyat memperjuangkan aspirasi dan nurani rakyat pada kenyataaannya tidak sama sekali, mereka anggota DPR sibuk dengan kepentingan diri dan golongannya. Tidak ada satu-pun anggota DPR yang dengan suara lantang menolak gaji dan tunjangan yang ia terima demi mendahulukan kesejahteraan rakyat yang masih terjebak dalam jurang-jurang kemiskinan. Jurang kesenjangan rakyat dengan para pemimpin atau wakil rakyat yang mewakilinya semkain menjadi-jadi.
Gaji pokok seorang anggota DPR berkisar Rp4,2 juta/bulan namun total pendapatan keseluruhan membesar dengan tadanyta unjangan melekat (tunjangan jabatan, kehormatan, keluarga, listrik/telepon) dan tunjangan kinerja/fungsi (komunikasi intensif, peningkatan fungsi), ditambah dukungan operasional seperti perjalanan dinas, reses/penyerapan aspirasi, hingga skema perumahan yang mencapai Rp50 juta/bulan.Perbandingan gaji DPR dan UMR memang tidak bisa dibandingkan secara linier—tugas, jam kerja, dan risiko pekerjaan yang berbeda pula. Tapi ketimpangan yang dirasakan rakya saat ini sungguh mencederai hati dan nurani.
Merujuk tulisan Achmad Nur Hidayat di Harian Ekonomi Neraca (27/8/25) di negara lain, jurangnya tak sedalam itu. Sebagai cermin sederhana, gaji anggota Kongres AS sekitar US$174.000/tahun. Dibanding upah minimum federal US$7,25/jam (kira-kira US$15.080/tahun untuk 2.080 jam kerja), rasionya sekitar 11–12 kali. Negara Inggris, gaji anggota parlemen sekitar £94.000/tahun sementara National Living Wage berkisar £12/jam untuk usia dewasa; terhadap pekerja penuh waktu (±1.950 jam/tahun), rasionya ±4 kali. Sementara Indonesia berdasrkan pagu APBN 2025 menyebutkan ±Rp1,65 triliun untuk 580 anggota pada 2025. Jika dibagi 580 lalu dibagi 12 bulan, hasilnya ±Rp237,9 juta per bulan. Rencana tunjangan perumahan Rp50juta/bulan belum termasuk angka tersebut; jika diberlakukan, total bisa menembus ±Rp287,9 juta/bulan (Kompas, 24/8/25) rasio terhadap UMR setiap daerah provinsi/kabupaten berkisar antara 44 – 110 kali. Cerminan kesenjangan yang amat dalam, sunguh ironi dan satire bagi rakyat yang diwakilinya.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI