4. Tegangan antara Idealisme dan Praktik Politik -- Dalam beberapa kasus, idealisme keagamaan sulit diterapkan dalam dunia politik yang penuh kompromi.
Menurut Moch. Muwaffiqillah (2022) dalam artikelnya Revitalisasi Civil Society Melalui Teologi Sosial Pasca Dua Dasawarsa Reformasi, banyak lembaga Islam perlu kembali ke nilai dasar: menegakkan keadilan sosial dan kemandirian warga. (Jurnal Asketik IAIN Kediri)
Relevansi Civil Society Islam bagi Demokrasi dan Keadilan
Gerakan civil society Islam memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia.
Pendidikan dan Pencerahan Warga
NU dan Muhammadiyah telah mendirikan ribuan sekolah, universitas, dan pesantren yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.
Solidaritas Sosial dan Filantropi
Lembaga zakat, infaq, dan sedekah menjadi contoh nyata bagaimana Islam mendorong tanggung jawab sosial warga terhadap sesama.
Advokasi Keadilan dan Moderasi Beragama
Banyak organisasi Islam kini terlibat dalam gerakan anti-radikalisme, perlindungan minoritas, dan advokasi hak-hak perempuan.
Seperti ditulis oleh Abdullah Syahab (2014) dalam Peran Civil Society dalam Filantropi Islam, kekuatan masyarakat sipil Islam mampu mendorong pemerataan sosial dan memperkuat peran warga sebagai pelaku perubahan. (Tajdid UIN Jambi)
Penutup
Gerakan civil society Islam di Indonesia menunjukkan bahwa Islam bukan sekadar agama ritual, melainkan kekuatan sosial yang aktif membangun bangsa. NU dan Muhammadiyah menjadi bukti konkret bagaimana nilai-nilai keagamaan bisa bertransformasi menjadi energi sosial dan demokratis.
Agar gerakan ini terus relevan, perlu ditekankan tiga hal penting: menjaga independensi dari kekuasaan, memperkuat jaringan antarorganisasi, dan memusatkan perhatian pada keadilan sosial. Dengan semangat masyarakat madani yang berpijak pada nilai Islam, bangsa Indonesia berpeluang menjadi contoh bagaimana agama dan demokrasi dapat berjalan beriringan secara damai dan konstruktif.
