Sedangkan aplikasi menjadi regulator untuk mengatur dan yang membatasi pengunjung wisata ini, seperti salah satu fungsi aplikasi Banyuwangi Tourisyang dimiliki Kab. Banyuwangi. Yang bisa mengatur agar pengunjung wisata ini dibatasi. Agar nanti tidak ada tempat wisata yang membludak dan memberikan ancaman menyebarkan Covid-19.
Sedangkan sebagai regulator bagi wisatawan dan semua unsur wisata adalah pemberian legal. Atau pemberian izin bagi semua unsur yang terkandung dalam pariwisata. Agar tidak ada pengunjung wisata yang ternyata mempunyai riwayat positif covid atau dalam pengawasan agar tidak berkeliaran dan menimbulkan penyebaran Covid. Selain itu, jadi regulasi bagi semuanya. Baik itu objek wisata, pengelola jasa pariwisata, dan lainnya.
Selain ini menjadi solusi yang tepat. Karena, pengelolaan aplikasi ini bisa langsung diambil alih oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI) atau bisa bekerjasa sama dengan instansi dan lembaga yang mempunyai visi yang sama, yaitu mengentaskan tiga tahapan pemerintah dalam penanganan Covid-19; masa tanggap darurat, pemulihan (recovery), dan normalisasi. Masa tanggap darurat sudah selesai, dan sekarangkita berada padafokus pasca pemulihan dan normalisasi.
Kalau ketika dalam masa tanggap darurat lalu kebijakan-kebijakan pemerintah dirasa sangat kurang sekali menyasar pada pelaku wisata. Justru,banyak kebijakan pemerintah dalam menyelamatkan ekonomi yang dianggap tidak tepat dan tidak layak sampai dianggap kontroversial, seperti pelatihan online yang dianggap tidak berkualitas. Maka, saat ini dengan program aplikasi ini benar-benar menjadi solusi nyata masa pemulihan dan normalisasi Covid-19.
Jikalau dalam beberapa program dari Kemenparekraf,dalam enam langkahnya di masa darurat Covid-19 salah satunya adalah menggulirkan pelatihan online gratis untuk upskilling dan reskilling pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, justru ini adalah momen yang tepat dan kebetulan yang bias menjadi jalur untuk memperkenalkan dan mengkampanyekan kepada masyarakat dan pelaku dunia pariwisata.
Dengan program digital ini,bisa menjadi solusi yang hemat. Karena, semua ditekankan berbasis aplikasi. Bukan menggunakan birokrasi manusia yang berbelit-belit, yang biasanya juga rawan dengan dipermainkan atau dikomersilkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan momen krisis dan kepanikan.
Terus, kenapa harus langsung diintegrasi oleh pemerintah? Ada banyak alasannya. Yaitu, karena pemerintah mempunyai akses kekuasaan, akses jaringan, dan pendanaan yang lebih siap. Jika semua di atur dalam satu komando pemerintah, maka akan lebih cepat. Jikalau diberikan kepada swasta, Â swastapun sudah banyak kedodoran dengan hantaman pandemic Covid-19.
Semoga, tulisan ini bukan hanya tulisan tentang ide yang hanya menjadi bacaan yang menambah wawasan. Tetapi juga didengar dan mendapat tanggapan dari pihak pemerintah untuk segera direalisasikan. Demi kehidupan yang lebih baik. Yaitu, agar sektor pariwisata sebagai salah satu roda penggerak ekonomi bisa segera pulih dan membaik, walau dengan batasan dan budaya yang baru.
