Transparansi Keuangan Partai Politik: Langkah Awal Reformasi Demokrasi

Pendahuluan

Partai politik adalah tulang punggung demokrasi. Melalui partai, rakyat menitipkan aspirasinya, memilih wakil di parlemen, hingga menentukan arah kebijakan negara. Namun, kepercayaan publik terhadap partai politik di Indonesia masih rendah. Salah satu sebab utamanya adalah minimnya transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Maka, publikasi laporan keuangan partai politik bukan sekadar urusan administratif, melainkan langkah awal reformasi demokrasi. Jika dalam tahun ini partai berani mempublikasikan laporan keuangannya secara terbuka, itu akan menjadi tonggak penting menuju demokrasi yang lebih sehat.

Landasan Teori: Akuntabilitas dan Demokrasi

Teori akuntabilitas politik, menegaskan bahwa setiap aktor politik harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya kepada publik. Larry Diamond (1999) menyebut akuntabilitas sebagai salah satu ciri demokrasi yang terkonsolidasi. Tanpa akuntabilitas, demokrasi hanya akan menjadi prosedural, bukan substantif.

Montesquieu, melalui teori checks and balances, mengingatkan bahwa kekuasaan hanya bisa dikendalikan oleh kekuasaan lain. Dalam konteks keuangan partai, kontrol itu datang dari mekanisme audit independen dan publikasi ke masyarakat.

Sementara itu, Miriam Budiardjo menekankan fungsi partai politik bukan hanya sarana komunikasi dan rekrutmen kader, tetapi juga sarana pendidikan politik. Transparansi keuangan adalah bagian dari pendidikan politik: rakyat belajar menilai partai bukan dari slogan, melainkan dari praktik keuangannya.

Masalah Transparansi Partai Politik di Indonesia

Di Indonesia, regulasi sebenarnya sudah ada. UU Partai Politik dan PP No.1/2018 mewajibkan laporan pertanggungjawaban dana bantuan negara. Namun, aturan ini hanya menyentuh sebagian kecil dari keuangan partai, yaitu dana yang bersumber dari APBN/APBD.

Padahal, pemasukan partai politik jauh lebih besar dan beragam, mulai dari sumbangan individu, donasi perusahaan, hingga iuran anggota. Sayangnya, bagian ini jarang dilaporkan secara terbuka, apalagi diaudit independen. Akibatnya, publik tidak tahu bagaimana partai dibiayai dan siapa saja yang punya kepentingan di baliknya.

Minimnya transparansi ini menciptakan tiga masalah besar:

1. Ketergantungan pada donatur besar, akibatnya rawan konflik kepentingan.

2. Korupsi politik, akibatnya penggunaan dana gelap untuk pembiayaan pemilu.

3. Krisis kepercayaan publik, akibatnya rakyat makin apatis terhadap partai.

Belajar dari Negara Lain

Jerman: Negara memberikan subsidi besar kepada partai, tetapi dengan syarat ketat: laporan keuangan harus diaudit dan dipublikasikan secara rinci. Hasil audit diumumkan terbuka sehingga publik tahu dari mana uang partai berasal.

Korea Selatan: Undang-undang mengatur bahwa laporan keuangan partai harus dipublikasikan secara rutin, sementara sumbangan individu dan perusahaan dibatasi jumlahnya. Dengan begitu, pengaruh oligarki bisa ditekan.

Dua contoh ini menunjukkan bahwa transparansi keuangan partai bukan hanya mimpi,  namun merupakan hal nyata yang bisa diterapkan.

Apa yang Bisa Dilakukan ?

Publikasi laporan keuangan partai sebenarnya bisa dilakukan dalam waktu singkat dengan tiga langkah sederhana

1. Melalui surat edaran bersama, dari Kemenkumham, KPU, dan BPK untuk mewajibkan laporan interim tahun ini.

2. Format laporan standar, agar semua partai menyajikan data keuangan dengan cara yang sama.

3. Portal publikasi online, sehingga rakyat bisa mengakses laporan keuangan parpol secara terbuka.

Langkah sederhana ini tidak membutuhkan revisi undang-undang, cukup kemauan politik bersama yang kuat. Jika berhasil, barulah reformasi jangka panjang bisa diarahkan ke revisi UU Parpol, berlanjut dengan peningkatan bantuan negara bersyarat transparansi, serta audit independen penuh.

Penutup

Transparansi keuangan partai politik adalah kunci memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia. Publikasi laporan keuangan dalam tahun ini akan menjadi sinyal kuat bahwa partai serius menjalankan fungsi akuntabilitas.

Jika partai transparan, publik akan lebih percaya. Jika publik percaya, demokrasi akan sehat. Selanjutnya demokrasi yang sehat adalah fondasi untuk membangun pemerintahan yang berhasil dan negara yang lebih maju.